Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berlebihan, Tuding Ada Peran "Hacker" dalam Proses Rekapitulasi Suara

Kompas.com - 24/07/2014, 15:37 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nuning Kertopati menilai, tudingan Tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang adanya peran hacker atau peretas asing dalam proses rekapitulasi suara terlalu berlebihan. Menurut dia, hal itu tak mungkin terjadi karena prosesnya dilakukan secara manual.

"Saya rasa tudingan itu berlebihan karena kan di bawah juga manual, dan Jokowi memang menang," ujar Nuning melalui pesan singkat, Kamis (24/7/2014).

Dia mengkritik timses Prabowo-Hatta yang hanya mempermasalahkan daerah-daerah yang dimenangi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, jika memang ada peran peretas dalam proses rekapitulasi, maka peluangnya juga terjadi di daerah-daerah yang dimenangi Prabowo-Hatta.

"Apa juga mereka enggak cari tahu di-hack atau tidak?" kata Anggota Komisi I DPR-RI itu.

Sebelumnya, Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah menuding adanya 37 peretas asal Korea dan Tiongkok yang menggelembungkan suara Pemilu Presiden 2014.

"Sekitar 4 juta suara dimanipulasi," kata Yunus di Jakarta, Selasa (23/7/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Para peretas itu, kata dia, memanipulasi suara golput di beberapa kecamatan di Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Kasus itu, tambahnya, dalam penanganan Bareskrim Polri. "Sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu," katanya.

Merespons tudingan ini, Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia mengunjungi Rumah Polonia untuk memberikan klarifikasi mengenai pemberitaan seputar adanya peretas atau peretas yang melakukan manipulasi suara pada Pilpres 2014. Perwakilan Kedubes Korea Selatan yang datang yaitu Ryu Jeong-hyun dan Kim Hoil. 

Berdasarkan keterangan pers yang disiarkan dari tim media Rumah Polonia, dalam pertemuan tersebut Jeong-hyun mengatakan bahwa pihak Kedutaan telah melakukan klarifikasi langsung kepada Bareskrim Polri yang menyatakan tak ada satu pun warga Korea yang ditahan berkaitan dengan kasus tersebut.

“Kami telah mengecek secara langsung kepada pihak Bareskrim Polri, dan kami mendapatkan informasi bahwa tak ada satu pun warga negara Korea yang ditahan. Kami berharap kasus ini jangan sampai mengganggu hubungan baik antara kedua negara," tutur Jeong Hyun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com