"Apakah Jokowi yang Tak Punya Kekuatan Bisa Curang?"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mempertanyakan tudingan kecurangan pemilu presiden yang dilontarkan kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kepada kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Selain tidak berdasar, menurut dia, secara logika, Jokowi-JK tidak mungkin melakukan kecurangan karena partai pengusungnya tidak mempunyai kekuatan di pemerintahan.

"Kalau yang dipermasalahkan Prabowo adalah kecurangan, apakah Jokowi yang tidak punya kekuatan bisa curang? Apakah partai-partai yang mendukungnya, yang kebetulan tidak berkuasa, mampu melakukan kecurangan?" kata Ikrar di Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Pasangan Jokowi-JK didukung oleh PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI. Dalam koalisi tersebut, hanya PKB yang bergabung di dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Sebaliknya, Ikrar memercayai bahwa partai-partai yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa lebih berpeluang untuk melakukan kecurangan. Pasalnya, partai pendukung pasangan nomor satu itu berjumlah lebih banyak dan sebagian besarnya berkuasa di pemerintahan.

Pasangan Prabowo-Hatta didukung tujuh parpol, yakni Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, PPP, PKS, dan PBB. Di dalam Koalisi Merah Putih itu, hanya Gerindra dan PBB yang tidak berada di koalisi pemerintahan sekarang.

"Apalagi kalau tudingan kecurangannya itu secara masif, sistematis, dan terstruktur. Itu kalau bukan partai berkuasa yang bisa melakukan, ya penguasa itu sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menganggap proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, ia menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangi Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Belakangan, kubu Prabowo-Hatta menyatakan bakal mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK, Jumat (25/7/2014). Tak hanya itu, mereka juga mengusulkan dibentuknya panitia khusus (pansus) kecurangan pilpres di DPR. (baca: Kubu Prabowo-Hatta Usulkan Bentuk Pansus Pilpres)