JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Golkar siap menjalankan peran sebagai partai yang kritis kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya.
Menurut Akbar, dalam era demokrasi, setiap parpol harus bisa melakukan fungsi sebagai pengontrol situasi politik dan pemerintahan yang berjalan.
"Siap mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK, tentu saja. Kita harus mampu menjalankan fungsi-fungsi kita antara lain fungsi kontrol, fungsi politik, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan," kata Akbar di rumah Polonia Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).
Akbar menganggap wajar ada partai yang kalah dalam konstestasi politik. Menurut dia, ada kalanya suatu partai berada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Golkar, kata Akbar, siap menanamkan paradigma baru di mana Golkar benar-benar menganut prinsip perjuangan rakyat, mandiri, dan mewujudkan cita-cita reformasi.
"Golkar harus siap tidak berada dalam pemerintahan, namanya demokrasi. Kalau sewaktu-waktu kita menang ada di pemerintahan, tapi di waktu yang lain tidak ada di pemerintahan. Itu normal," ucap mantan Ketua DPR-RI ini.
Beberapa waktu lalu poros muda Partai Golkar mendesak pengurus di DPP Golkar untuk segera mengalihkan dukungan kepada Jokowi-JK. Hal ini dilandasi karena filosofi Golkar yang selama ini selalu berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Jokowi-JK memenangkan Pilpres 2014. Mereka memperoleh suara 70.997.833 atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 atau 46,85 persen. (baca: Pengumuman Jokowi-JK Menang Pilpres Disambut Tepuk Tangan)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.