Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: SBY yang Pertama Ucapkan Selamat ke Jokowi

Kompas.com - 23/07/2014, 05:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum menetapkan dan mengumumkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut sebagai orang pertama yang menelepon Jokowi dan mengucapkan selamat atas hasil pemilu presiden itu.

"SBY dan (Wakil Presiden) Boediono sudah memberikan selamat kepada Jokowi yang dinyatakan KPU sebagai pemenang Pilpres 2014," kata juru bicara tim pemenangan Jokowi-Kalla, Anies Baswedan, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/7/2014) dini hari.

Menurut Anies, Presiden SBY sudah menelepon saat Jokowi masih berada di Gedung KPU di Jakarta Pusat, seusai mengikuti rapat pleno terbuka KPU untuk rekapitulasi nasional Pemilu Presiden 2014.

"SBY adalah penelepon pertama yang memberikan selamat pada kemenangan Jokowi. SBY menelepon pasca-pengumuman, saat berada di tangga KPU," papar Anies.

Anies pun menyatakan apresiasinya atas telepon dan ucapan selamat dari Presiden SBY tersebut. "Tradisi demokrasi yang sehat dan menghormati seperti ini harus terus dijaga," kata dia.

Menurut Anies, apresiasi SBY dan Boediono tersebut juga merupakan pesan positif bahwa demokrasi dalam Pemilu Presiden 2014 ini telah berjalan dengan baik.

Sebelumnya juga diberitakan, Jokowi mengatakan telah menerima telepon dari Presiden SBY. Jokowi menyampaikan hal itu ketika diwawancara oleh salah satu stasiun televisi swasta, seusai menyampaikan pidato perdana sebagai presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014 di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (24/7/2014) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com