Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK Pertanyakan Pencoblosan Ulang di DKI

Kompas.com - 22/07/2014, 14:08 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Selasa (22/7/2014), menghangat dengan perbedaan pendapat antara saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keduanya berselisih paham soal rekomendasi Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta terkait pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta.

Saksi Prabowo-Hatta, Didik Supriyanto, mempertanyakan mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta hanya menjalankan PSU di 13 TPS saja. Padahal, Bawaslu DKI Jakarta sempat merekomendasikan agar PSU dilakukan di 17 TPS. Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan agar KPU melakukan penelitian ulang pemungutan dan penghitungan suara di 5.802 TPS di Jakarta. Akan tetapi, KPU tidak melakukannya.

"Kami minta penjelasan sikap Bawaslu setelah ada rekomendasi tidak dijalankan KPU, padahal itu adalah sebuah pelanggaran. Apa yang kemudian diterima informasi oleh Bawaslu?" ujar Didik.

Di sisi lain, saksi Jokowi-JK, Sudyatmiko Aribowo, mempertanyakan mengapa Bawaslu DKI Jakarta merekomendasikan PSU dengan alasan banyak pemilih yang hanya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb).

"Jangan hanya karena banyak DPKTb, lalu disimpulkan mobilisasi dan dibuat PSU," kata Sudyatmiko.

Saat anggota Bawaslu DKI Jakarta Susanti menjelaskan soal DPKTb dan rekomendasi PSU, saksi Jokowi-JK, Arif Wibowo, memotongnya. "Saya mengerti soal aturan. Tapi mengapa kemarin kami mempertanyakan kok di Malaysia, pemilihan melalui drop box dan pos DPKTb bisa DPKTb, ini di Jakarta ada DPKTb yang alamat di KTP-nya tidak sesuai dengan domisili, tempat dia memilih tidak diperbolehkan. Ini ada standar yang berbeda," kata Arif.

Sabtu (19/7/2014) lalu, KPU DKI Jakarta menggelar PSU di 13 TPS. TPS dilakukan karena ada laporan dari tim Prabowo-Hatta terkait mobilisasi massa. Perolehan suara Pilpres di DKI Jakarta seperti dipresentasikan KPU DKI Jakarta untuk Prabowo-Hatta adalah 2.528.064 suara. Sementara itu, Jokowi-JK mendapat 2.859.894 suara.

Jumlah DPKTb di DKI mencapai 323.332 orang. Suara tersebut belum disahkan karena masih ada keberatan dari masing-masing pasangan calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com