Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pergantian KSAD Efek dari Manuver Politik Selama Pilpres?

Kompas.com - 21/07/2014, 22:44 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
— Kepala Staf TNI AD Jenderal Budiman direncanakan diganti dalam waktu dekat ini. Pergantian Budiman ini disinyalir akibat dari politik di tubuh TNI. Pergantian itu dinilai akan memiliki efek domino pergantian perwira lainnya.

"Pergantian mendadak Jenderal Budiman yang baru akan memasuki pensiun pada akhir September 2014 mendatang di tengah proses klimaks tahun politik menyisakan tanda tanya besar di masyarakat," sebut pakar politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (21/7/2014).

Muradi menduga pergantian ini adalah buntut dari perbedaan prinsip Panglima TNI Jenderal Moeldoko dengan KSAD Jenderal Budiman dalam melihat adanya anggota babinsa yang dianggap tidak netral dalam pemilu dan hal itu terbuka di masyarakat.

Adapun Muradi menceritakan, budaya pergantian dalam tubuh TNI selama ini biasanya dilakukan karena empat hal, yakni pertama, karena dianggap berhasil menjalankan tugas sehingga naik jabatan atau kepangkatan. Kedua, karena dianggap gagal dan diberhentikan di tengah jalan. Ketiga, karena alasan tour of duty sehingga pergantian adalah keniscayaan dan, yang keempat, karena alasan penyegaran dan kaderisasi.

"Pada kasus pergantian Budiman dapat dilihat pada dua alasan, yakni karena dianggap gagal dan alasan penyegaran. Kegagalan Budiman dianggap karena manuver tentang babinsa yang menggalang dukungan untuk salah satu calon. Budiman juga dianggap condong ke salah satu calon pasangan," kata Muradi.

Muradi mengakui, meski sulit membuktikan dugaan itu, tetapi sudah menjadi isu yang berkembang di internal TNI. Apalagi, lanjut Muradi, kedekatan Budiman pada pasangan calon tidak seirama dengan visi politik Panglima TNI dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Diingatkan Muradi, alasan penguat terkait kaderisasi disebabkan Budiman merupakan salah satu perwira tinggi era 70-an yang tersisa di pucuk pimpinan TNI. "Sehingga penting untuk adanya penyegaran," papar Muradi.

Lebih jauh, Muradi menilai hampir tidak ditemukan efek negatif bagi pemerintahan Yudhoyono untuk menuntaskan kurang dari tiga bulan pemerintahannya, kecuali diuntungkan karena TNI diasumsikan solid.

Muradi menekankan, problem psikologis Panglima TNI pada Budiman adalah karena masalah senioritas yang derajat tertentu menghambat proses tali komando yang lebih efektif.

Meski begitu, Muradi mengingatkan, harus juga dicermati bahwa pergantian Budiman juga akan berefek domino dengan melakukan pergantian pada sejumlah posisi strategis yang diduduki oleh perwira yang dekat dengan Budiman dan atau yang memiliki visi politik berbeda dengan Panglima TNI dan Presiden Yudhoyono.

"Beberapa jabatan yang berpotensi diganti adalah Pangkostrad, kepala dinas penerangan TNI AD, serta sejumlah pangdam yang dianggap tidak mampu menjaga suara pemenangan capres yang disinyalir disokong oleh Presiden Yudhoyono," tutup Muradi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com