Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puskapol UI: Situs "Kawalpemilu.org" Lebih Valid daripada "Real Count" Partai Politik

Kompas.com - 21/07/2014, 19:19 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengatakan, situs penghitungan pemilu yang berasal dari masyarakat (crowdsource), seperti kawalpemilu.org, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih baik daripada penghitungan yang dilakukan partai politik. Hal itu karena situs tersebut bersifat terbuka.

"Untuk data ini lebih robust karena ini mengukur data populasi, bukan sampel. Meskipun data masuk 97 persen, ini sudah stabil dan mustahil berubah kecuali ada 'upaya lain' di luar aspek pengukuran," kata Manajer Riset Puskapol UI, Dirga Ardiansa, melalui pesan elektronik, Senin (21/7/2014).

Dia menjelaskan, penghitungan dari C1 hingga DB1 oleh masyarakat dengan mekanisme yang terbuka adalah data yang tingkat validitasnya lebih tinggi. Hal itu, kata dia, disebabkan karena ada proses validasi berlapis dan triangulasi data.

"Tentu saja hasil crowdsource konsisten dengan hasil quick count baik dari segi validitas (akurasi) dan realiabilitas (keandalan) yang menempatkan pada angka keunggulan Jokowi-JK pada rentang 52-53 persen, sementara Prabowo-Hatta pada 48-47 persen," tulisnya.

Sementara itu, Dirga menuturkan, penghitungan CI yang dilakukan partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki potensi bias yang tinggi. Pasalnya, mereka tidak membuka opsi keterlibatan lain, dalam hal ini adalah masyarakat.

Dengan demikian, Dirga mengatakan, Komisi Pemilihan Umum saat ini memiliki dua data yang valid. Pertama, hasil quick count tujuh lembaga survei yang kredibel dan teruji. Kedua, data crowdsource penghitungan C1 hingga DB1 dari KPU.

"Maka, dalam konteks demokrasi inilah data resmi untuk mengawal hasil resmi KPU sebagai data kontrol dalam demokrasi yang sehat," tandas staf pengajar Ilmu Politik UI ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com