Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serikat Petani Karawang Desak KPK Usut Sengketa Lahan di Telukjambe

Kompas.com - 21/07/2014, 16:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Serikat Petani Karawang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut sengketa lahan di wilayah Telukjambe, Kabupaten Karawang, yang melibatkan PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Serikat itu menduga ada indikasi suap-menyuap di balik putusan pengadilan yang memenangkan PT SAMP dalam sengketa tersebut.

"Kami mendesak KPK untuk mengusut PT SAMP yang diakuisisi PT Agung Podomoro Land dalam proses eksekusi dan memeriksa para penyelengara negara, seperti Kapolda Jabar, Kapolres Karawang, dan Kepala Pengadilan Negeri Karawang, yang telah mengakibatkan tergusurnya warga tiga desa dari tanah miliknya sendiri," kata Ketua Serikat Petani Karawang Hilal Tamami di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Mereka mendatangi Gedung KPK untuk menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksinya, para petani membawa hasil pertanian mereka, seperti singkong, pisang, dan kacang panjang. Hasil-hasil pertanian tersebut diserahkan Serikat Petani kepada KPK.

Para petani ini mengaku sebagai korban eksekusi lahan di kawasan Telukjambe. Eksekusi dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang memenangkan PT SAMP tersebut. Lahan seluas 350 hektar yang sebelumnya milik petani Karawang dinyatakan oleh PN Karawang statusnya menjadi milik PT SAMP yang telah diakuisisi oleh PT Agung Podomoro Land.

Ketua Pengadilan Negeri Karawang Marsudin Nainggolan sebelumnya mengatakan, kasus sengketa lahan di wilayah Telukjambe itu telah dimenangkan PT SAMP sejak 2007. Menurut dia, permohonan eksekusi dari PT SAMP telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pengadilan lalu mengabulkan eksekusi tersebut dengan terlebih dahulu melakukan teguran kepada warga, delapan hari sebelum eksekusi. Sementara itu, menurut Hilal, proses eksekusi lahan tersebut cacat hukum.

"Tidak ada berita acara eksekusi, tidak ada batas-batas area yang akan dieksekusi. Eksekusi dilakukan di lahan seluas 350 hektar, padahal dalam putusan hanya 67 hektar," ujarnya.

Hilal meminta KPK menjadikan kasus yang menjerat Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya Nurlatifah sebagai pintu masuk untuk mengusut sengketa lahan di Telukjambe tersebut. Bupati Karawang dan istrinya ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan memeras PT Tatar Kertabumi terkait dengan penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang (SPPPR) untuk pendirian sebuah mal di Karawang.

"Diduga ada kaitan kasus ini dengan kasus Telukjambe. Perusahaannya, PT Tatar dan PT SAMP, sama-sama anak perusahaan Agung Podomoro," ujar Hilal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com