Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Kerahkan Relawan Jaga KPU 22 Juli, Ini Komentar Ketua KPU

Kompas.com - 18/07/2014, 20:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menilai pengamanan kantor KPU sudah cukup dilakukan dengan petugas keamanan internal dan juga aparat kepolisian untuk penetapan hasil pilpres 22 Juli mendatang. Hal ini menanggapi rencana diterjukannya 5.000 relawan Prabowo-Hatta ke kantor KPU pada tanggal itu untuk menjaga KPU dari antisipasi kerusuhan.

"KPU itu kan sudah punya standar sendiri, keamanan internal dan di luar serta kepolisian. Kepolisian pun punya standar keamanan," ujar Husni seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Husni menilai jika masyarakat ingin berpartisipasi, bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Namun, KPU disebut Husni tidak berhak menentukan bentuk partisipasi apa yang terbaik dari masyarakat. Dia hanya berharap agar seluruh pihak turut menjaga proses rekapitulasi suara secara nasional.

"Kami berharap proses rekapitulasi bisa berjalan denga lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan hasilnya juga bisa diterima semua pihak," ungkap Husni.

Husni pun menyatakan bahwa KPU sudah sering mengimbau kepada kandidat capres dan cawapres untuk menjaga situasi tetap kondusif. KPU pun, lanjutnya, selalu melibatkan tim pasangan calon ini untuk terlibat dalam proses yang sudah berjalan.

Sebelumnya diberitakan, ribuan relawan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan dikerahkan untuk menjaga KPU saat pengumuman rekapitulasi Pemilu Presiden 2014 pada 22 Juli mendatang. Menurut anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Yunus Yosfiah, dikerahkannya ribuan relawan itu bukan untuk menimbulkan kerusuhan. Sebaliknya, kata dia, pengerahan relawan justru untuk menjaga suasana damai dan kondusif.

"Kami menempatkan personel di KPU saat pengumuman nanti agar tercipta suasana aman dan KPU tidak merasa terintimidasi," kata Yunus seusai Apel Siaga Relawan Prabowo-Hatta di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (17/7/2014) sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com