Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan Sumbangan Dana Kampanye Prabowo-Hatta 10 Halaman, Jokowi-JK 1.008 Halaman

Kompas.com - 16/07/2014, 18:20 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pembukaan rekening sumbangan dana kampanye yang dilakukan tim kampanye calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla rupanya berpengaruh banyak pada pencatatan keuangan dana kampanye calon itu. Hal itu terlihat dari jumlah halaman laporan penerimaan dana kampanye (LPDK) tahap kedua pasangan tersebut yang mencapai lebih dari seribu halaman.

Pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, melaporkan dana kampanye yang dimuat dalam 10 halaman. Adapun pasangan nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla melaporkan 1.008 halaman sumbangan dana kampanye.

Demikian yang terlihat dari LPDK tahap kedua capres-cawapres yang ditampilkan di website Komisi Pemilihan Umum (KPU). LPDK tersebut merupakan catatan keuangan yang masuk pembukuan dana kampanye kandidat mulai awal kampanye, 4 Juni 2014, hingga akhir masa kampanye, 5 Juli 2014.

Jumlah sumbangan tahap kedua yang diterima Prabowo-Hatta tercatat sebanyak Rp 108.022.763.304. Sumbangan tersebut berasal dari satu partai politik, yaitu Partai Gerindra, 42 penyumbang perorangan, satu penyumbang kelompok, dan 11 penyumbang dari badan usaha.

Sementara itu, yang diterima Jokowi-JK mencapai Rp 295.043.986.598. Penyumbangnya terdiri dari Jokowi, JK, sumbangan lima partai politik pendukung, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Ada pula sumbangan perseorangan yang dicatat dalam lebih dari 40.000 transaksi dan sumbangan dari 12 perusahaan.

Setelah penyampaian LPDK tahap kedua, pasca-pemungutan suara, KPU menetapkan laporan penggunaan dana kampanye oleh tim kampanye nasional paling lambat pada Jumat (18/7/2014) mendatang. Laporan tersebut akan diaudit oleh aditor publik yang telah ditunjuk KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com