Populi Center: Tak Ada Catatan dari Dewan Etik, Semua "Clear"

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga survei Populi Center adalah lembaga terakhir yang diaudit Dewan Etik Perhimpunan Survei dan Opini Publik (Persepi) pada Selasa (15/7/2014) malam. Setelah diaudit, Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto mengaku tidak ada catatan dari Dewan Etik terhadap Populi.

Nico menyatakan lembaganya sudah menjelaskan secara detail metodologi yang digunakan dalam hasil hitung cepat 9 Juli lalu. "Tidak ada catatan, semuanya clear karena kami melakukan survei dengan benar," ujar Nico di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa malam.

Nico mengaku telah menjelaskan kepada dewan etik perihal pelatihan para enumerator hingga metode sampling yang digunakan. Dia menyebut dalam pilpres lalu, Populi Center menarik sampel dari setiap kelurahan, kemudian ditentukan sebanyak 2.000 TPS sampel.

"Kami tunjukkan data itu, setelah itu, kami verifikasi lagi dengan C1," ungkap Nico.

Untuk menghimpun data, Populi Center mengerahkan sekitar 2.200 tenaga sumber daya manusia. Sebanyak 2.000 orang di antaranya sebagai enumerator, 77 orang korlap, sisanya yakni tim validator, tim data center, dan tim pendukung.

Terkait dengan pendanaan Populi Center untuk hasil hitung cepat Pilpres lalu, dia mengaku Populi mendanai kegiatan hitung cepatnya itu dari internal melalui Yayasan Populi Indonesia serta hasil kerja sama dengan Rajawali TV dan Suara.com.

"Ada juga donasi yang tidak mengikat," ucapnya.

Hari ini, Dewan Etik Persepi sudah mengaudit secara berturut-turut CSIS-Cyrus, Lingkaran Survei Indonesia, SMRC, dan Indikator Politk. Pada malam harinya, Dewan Etik mengaudit Populi Center. Namun, hasil pemeriksaan Populi belum mau diungkap Hamdi. Menurut Hamdi, hasil keseluruhan secara resmi akan diumumkan pada Rabu (16/7/2014).

Seperti diketahui, Persepi akhirnya melakukan audit terhadap lembaga survei yang melakukan hitung cepat setelah terjadi perdebatan dalam hasil hitung cepat yang berbeda-beda. Sebagian besar lembaga survei mengeluarkan Jokowi-Jusuf Kalla lebih unggul. Hanya Jaringan Survei Indonesia (JSI), Lembaga Survei Nusantara (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Puskaptis yang mengeluarkan hasil berbeda yakni Prabowo-Hatta lebih unggul berdasarkan hasil hitung cepat.