Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tak Ikut Deklarasi Koalisi Merah Putih, Ini Penjelasan Marzuki

Kompas.com - 15/07/2014, 10:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, ketidakhadiran elite DPP Partai Demokrat dalam deklarasi pembentukan permanen Koalisi Merah Putih di parlemen karena ingin mendinginkan suasana pasca-Pilpres 9 Juli lalu. Menurut Marzuki, hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan.

“Saya dijelaskan oleh Syarief bahwa Partai Demokrat harus bisa menjaga situasi cooling down yang saat ini sudah mulai terasa. SBY (Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono) sendiri juga sudah mengingatkan kepada Prabowo-Hatta waktu dipanggil ke Cikeas untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang bisa memperuncing suasana. Kita ingin agar suasana terjaga sampai 22 Juli dan diterima dengan baik oleh semua pihak,” ujar Marzuki saat dihubungi, Senin (14/7/2014) malam.

Sampai saat ini, Marzuki meyakini bahwa Partai Demokrat masih tetap dalam keputusannya mendukung pasangan Prabowo-Hatta sebagai calon presiden. Oleh karena itu, Marzuki mengimbau agar ketidakhadiran Partai Demokrat dalam deklarasi Koalisi Merah Putih tidak disalahartikan.

“Partai Demokrat sudah mendeklarasikan diri mendukung Prabowo-Hatta. Apa yang saya sampaikan hanyalah melanjutkan apa yang dikatakan Syarief kepada saya,” ujarnya.

Alasan yang diungkapkan Syarief kepada Marzuki itu berbeda dengan alasan yang disampaikan Syarief ke Prabowo. Sebelumnya, Prabowo menyebut Syarief tak bisa hadir karena memprioritaskan tugasnya sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Kepada harian Kompas, Syarief mengatakan tidak mengutus siapa pun untuk mewakili Partai Demokrat dalam deklarasi tersebut. Menurut dia, terlalu dini membentuk koalisi permanen. (Baca: Syarief Hasan Mengaku Tak Utus Perwakilan Demokrat ke Deklarasi Merah Putih)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com