Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Klarifikasi Kejanggalan C1 di Sampang

Kompas.com - 14/07/2014, 20:23 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum sedang menyelidiki informasi mengenai kejanggalan Formulir C1 di 17 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang menunjukkan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla nol.

KPU memastikan apakah di TPS-TPS tersebut pemungutan suara memang berjalan demokratis. "Sedang kami (KPU) pelajari, sedang diselidiki di sana. Apakah memang terjadi pemungutan suara. Kami masih mencari informasi tentang hal itu," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).

Dia mengatakan, pihaknya tengah memeriksa apa memang jumlah pemilih yang hadir di TPS-TPS itu sesuai dengan perolehan suara yang dicantumkan pada formulir C1 yang sudah dipindai dan diunggah di web KPU itu.

Hadar meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa kejanggalan Formulir C1 adalah indikasi kecurangan. Bisa saja, kata Hadar, terjadi kekeliruan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilakukan secara tidak sengaja.

"Kalau itu kekeliruan, tentu kami akan mengkaji dan meminta catatan dari panitia pengawas," tambah dia.

Sebelumnya, tim pemenangan Jokowi-JK menerima laporan bahwa pasangan yang diusungnya itu tidak mendapatkan satu suara pun di beberapa TPS di Sampang dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada Pemilu Presiden 2014, 9 Juli lalu.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK Ferry Mursyidan Baldan mengaku heran karena berdasarkan pemantauan, lokasi TPS tersebut merupakan basis massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan organisasi massa Banser yang merupakan pendukung Jokowi-JK.

"Ini rasa-rasanya tidak mungkin karena di sana pasti ada kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memang mengusung dan mendukung pasangan Jokowi-JK. Selain itu ada kaum Nahdliyin yang simpatik pada Jokowi-JK serta relawan dan Ansor," kata Ferry, Sabtu (12/7/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com