Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Jokowi-JK Jamin Tak Akan "Kongkalikong" dengan Penyelenggara Pemilu

Kompas.com - 12/07/2014, 09:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Tim Pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eriko Sotarduga, menyambut baik seruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada peserta dan penyelenggara pemilu untuk tidak kongkalikong. Eriko menjamin pihaknya akan melaksanakan seruan KPK tersebut.

"Kami sangat mendukung seruan KPK," kata Eriko, saat dihubungi, Sabtu (12/7/2014).

Eriko menyampaikan, pihaknya telah menginstruksikan pada semua kader partai pendukung dan relawan untuk mengawal jalannya perhitungan suara mulai dari bawah sampai ke pusat. Pengawalan itu dilakukan sebagai upaya pembanding pada hasil perolehan suara di pilpres tahun ini.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu melanjutkan, pihaknya berharap Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mampu bekerja secara netral. Selain itu, KPK juga diharapkan dapat bekerja optimal agar mampu mendeteksi tiap kecurangan yang melibatkan peserta dan penyelenggara pemilu.

"Kami menjamin tidak akan kongkalikong dengan penyelenggara pemilu," ucapnya.

KPK menyatakan akan menindak tegas jika terjadi kongkalikong antara penyelenggara Pilpres 2014 dan peserta pemilu menjelang proses penghitungan suara. KPK mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk tidak bermain curang. (baca: "Warning" KPK untuk KPU-Bawaslu: Jangan Main-main, KPK Tidak Tidur )

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Siapkan 2 Skema di Gaza, Dirikan RS Lapangan dan Bawa Pasien ke Indonesia

TNI Siapkan 2 Skema di Gaza, Dirikan RS Lapangan dan Bawa Pasien ke Indonesia

Nasional
Saat PDI-P Gelar Wayangan, Ceritanya tentang Raja Pembangkang yang Kerap Hina Pendidiknya...

Saat PDI-P Gelar Wayangan, Ceritanya tentang Raja Pembangkang yang Kerap Hina Pendidiknya...

Nasional
Stranas PK Sebut Hampir di Setiap Kasus Korupsi Ada Pengawas Internal yang Kurang Berfungsi

Stranas PK Sebut Hampir di Setiap Kasus Korupsi Ada Pengawas Internal yang Kurang Berfungsi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Arab Saudi Tambah Kuota Haji: Di Daerah Harus Tunggu 50 Tahun

Wapres Ma'ruf Amin Minta Arab Saudi Tambah Kuota Haji: Di Daerah Harus Tunggu 50 Tahun

Nasional
Deretan Kendaraan Mewah Eks Bupati Kukar yang Disita KPK, Ada 14 Mercedes Benz, 3 BMW, dan Ducati

Deretan Kendaraan Mewah Eks Bupati Kukar yang Disita KPK, Ada 14 Mercedes Benz, 3 BMW, dan Ducati

Nasional
Panglima TNI Cek Batalyon Kesehatan Kostrad yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Panglima TNI Cek Batalyon Kesehatan Kostrad yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Nasional
Jokowi Bersama Iriana dan Jan Ethes Besepeda di CFD

Jokowi Bersama Iriana dan Jan Ethes Besepeda di CFD

Nasional
Datangi Hambalang, Gibran Diskusi Bareng Prabowo di Ruang Perpustakaan

Datangi Hambalang, Gibran Diskusi Bareng Prabowo di Ruang Perpustakaan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi

Nasional
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Nasional
KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

Nasional
SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

Nasional
Jemaah Haji Tanpa 'Smart Card' Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Jemaah Haji Tanpa "Smart Card" Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Nasional
Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com