Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Sebut Kekhawatiran Masyarakat di Pilpres Kali Ini Berbeda

Kompas.com - 11/07/2014, 15:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, menilai, pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 berbeda dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 maupun pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Perbedaan tersebut terlihat dari potensi kericuhan yang mungkin terjadi sebagai dampak pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Pada umumnya, Khoirunnisa mengatakan, kekhawatiran masyarakat dan penyelenggara pemilu timbul apabila kerusuhan terjadi akibat proses distribusi logistik pemilu terganggu, seperti surat suara yang tak datang tepat waktu, jumlahnya yang kurang maupun jumlahnya yang melebihi batas maksimal yang ditentukan. Sekarang, kekhawatiran itu justru timbul akibat keberadaan hitung cepat atau quick count yang dilaksanakan lembaga survei.

"Kemarin kekhawatiran itu terjadi karena kericuhan akibat surat suara yang tertukar, distribusi logistik yang bermasalah, dan sebagainya. Sekarang kekhawtiran itu justru akibat hasil quick count," kata Khoirunisa saat diskusi bertajuk Buka Informasi Pelaksanaan Hitung Cepat di Tranparency International Indonesia (TII), Jumat (11/7/2014).

Khoirunnisa menuturkan, perbedaan hasil hitung cepat dianggap ampuh membuat ekskalasi politik meningkat. Terlebih lagi, kata dia, masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengklaim jika hasil hitung cepat lembaga yang memenangkan pasangan yang mereka dukung paling benar.

Kondisi seperti itu, lanjut Khoirunnisa, diperparah dengan adanya pernyataan masing-masing tim sukses yang bernada menyerang tim sukses lain sehingga membuat tim sukses lain yang diserang menjadi marah.

"Kita tidak menduga bahwa hitung cepat justru yang membuat kekhawatiran pada pilpres kali ini," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil hitung cepat 11 lembaga survei, tujuh di antaranya menyatakan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tujuh lembaga survei itu adalah Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, CSIS, Radio Republik Indonesia, dan Saiful Mujani Research Center.

Sementara itu, empat lembaga survei yang mendapatkan kemenangan untuk Prabowo-Hatta adalah Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Indonesia, dan Jaringan Suara Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com