Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Tujuan Memanipulasi "Quick Count"?

Kompas.com - 10/07/2014, 20:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mencurigai adanya manipulasi dari beberapa lembaga survei yang menunjukkan hasil berbeda dari hitung cepat yang dilakukan lembaganya. Hasil survei Indikator menempatkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan 52,95 persen, sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 47,66 persen.

Menurut Burhanuddin, manipulasi lembaga survei terhadap hasil hitung cepat bertujuan untuk dijadikan sebagai legitimasi. Ia mengatakan, misalnya, jika proses penghitungan suara di KPU dicurangi dan menunjukkan kemenangan untuk Prabowo-Hatta, mereka mempunyai bukti hitung cepat yang serupa.

"Itu terkait dengan afiliasi politik. Itu legitimasi, terkait proses penghitungan manual di KPU yang coba dicari-cari legitimasi intelektualnya di dalam temuan survei. Kalau ada kecurangan dari TPS ke tingkat pusat, jadi KPU tidak merasa terteror dengan hasil hitung cepat," kata Burhanuddin di Jakarta, Kamis (10/7/2014) sore.

Hal serupa disampaikan peneliti Saiful Mujani Research And Consulting, Djayadi Hanan. Djayadi mengatakan, proses penghitungan suara di Indonesia membutuhkan proses panjang sehingga rentan kecurangan.

"Perhitungan suara kita beda dengan Amerika. Kalau di Amerika, dari TPS langsung ke pusat data nasional. Tapi, kita dari kotak suara di TPS, ke kelurahan, ke kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan baru ke pusat," kata Djayadi.

Dengan memanipulasi hitung cepat untuk menunjukkan kemenangan, kata dia, akan ada legitimasi yang memengaruhi masyarakat.

"Itulah kenapa dilakukan deklarasi kemenangan supaya masyarakat juga tetap percaya. Kalau tidak ada deklarasi, masyarakat akan menilai hanya Jokowi-JK yang menang sehingga akan bertanya-tanya kalau nanti KPU menetapkan Prabowo-Hatta. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat juga terbelah," kata dia.

Baca:
"Quick Count", Ini Hasil Lengkap 11 Lembaga Survei

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com