JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin berpendapat seharusnya perbedaan antara lembaga survei itu tidak terjadi dalam membuat hitung cepat 9 Juli lalu. Oleh karena itu, Din melihat ada kesalahan metodologi di lembaga survei sehingga dia mendukung audit yang dilakukan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
"Perbedaan itu seyogyanya tidak terjadi kalau lembaga survei itu betul-betul bertumpu pada kaidah dan metodolohi ilmiah. Maka pasti ada yang salah, maka dari itu, kita tunggu hasil Persepi yang sedang melakukan audit terhadap lembaga-lembaga survei," ujar Din di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (10/7/2014).
Din menuturkan hasil audit Persepi akan mengungkap siapa lembaga survei yang melakukan manipulasi. Hasil audit Persepi, kata Din, juga perlu diumumkan.
"Apabila lembaga survei tidak benar, maka harus diterima, kalau perlu diberikan sanksi," imbuhnya.
Menurut Din, perbedaan hasil hitung cepat itu akan menimbulkan potensi masalah sehingga masing-masing kubu mengklaim kemenangan. Oleh karena itu, Din mengungkapkan tokoh lintas agama meminta agar semua pihak bisa mengendalikan diri masing-masing.
Seperti diketahui, pasca pemungutan suara 9 Juli ini, sejumlah lembaga survei mengadakan hitung cepat. Namun, hasil hitung cepat ini ternyata berbeda-beda. Setidaknya ada 7 lembaga survei yang memprediksi Jokowi-JK menang di antaranya yakni Cyrus Network-CSIS, Lingkaran Survei Indonesia, Litbang Kompas, Populi Center, dan Indikator Politik.
Sementara empat lembaga survei memprediksi Prabowo-Hatta menang yakni Jaringan Suara Indonesia (JSI), Lembaga Survei Nusantara (LSN), IRC, dan Puskaptis. Dengan hasil itu, masing-masing kubu pun mengklaim kemenangan.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah mendeklarasikan kemenangan bagi kubu Jokowi-JK. Di sisi lain, Prabowo sujud syukur dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah memilihnya sebagai presiden Indonesia selanjutnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengumpulkan setiap kandidat capres dan cawapres di kediamannya pada Kamis malam agar bisa menahan diri. SBY pun sudah menginstruksikan jajaran TNI untuk siaga dalam level tertinggi dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik horizontal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.