Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Survei Bisa Direkayasa, Siapa yang Dituding Prabowo?

Kompas.com - 10/07/2014, 15:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mempertanyakan sikap calon presiden Prabowo Subianto yang menuding lembaga survei bisa direkayasa. Dia mengaku heran dan mempertanyakan lembaga survei mana yang dimaksud oleh Prabowo.

Lembaga survei yang hasil hitung cepatnya menunjukkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul, menurut Ari, berjumlah lebih banyak dan lebih kredibel. Apalagi, Radio Republik Indonesia, salah satu lembaga yang dalam hasil hitung cepatnya Jokowi-JK unggul, sahamnya dikuasai oleh pemerintah.

"Bagaimana mungkin bisa memanipulasi delapan lembaga survei dan di dalamnya ada RRI?" kata Ari melalui pesan elektronik, Kamis (10/7/2014) siang. (baca: Prabowo Sebut Survei Banyak yang Rekayasa)

Selain RRI, lanjut Ari, tujuh lembaga survei yang memprediksi kemenangan Jokowi adalah lembaga survei yang sering menjadi rujukan utama dalam prediksi pemilu maupun pilkada. Apalagi sejak 2004, hasil quick count mereka tak jauh dari hasil perhitungan KPU.

"Dan satu lagi yang mengejutkan adalah hasil hitung cepat Poltracking Institute. Lembaga survei ini awalnya justru dikontrak TV One yang condong ke Prabowo-Hatta. Namun, di tengah jalan akhirnya menarik diri," tambahnya. (baca: "TV One" Sepihak Tambah 3 Lembaga Survei, Poltracking Batalkan Kerja Sama)

Sebaliknya, Ari meragukan hasil hitung cepat empat lembaga survei yang menunjukkan hasil berbeda. Pengelompokan hasil quick count yang berbeda itu, kata dia, seharusnya tidak terjadi jika lembaga survei konsisten dalam menerapkan metodologi dan berjalan dalam kaidah-kaidah etiket surveyor. Dengan metode quick count yang sama, seharusnya hasil yang diperoleh juga sama. 

Menurut Ari, fenomena perbedaan hasil quick count itu menyiratkan urgensi audit lembaga survei abal-abal, baik dari sisi pertanggungjawaban, metodologi, maupun sumber dananya. (baca: "Quick Count", Ini Hasil Lengkap 11 Lembaga Survei)

"Tanpa itu, lembaga survei abal-abal hanya menjadi alat untuk propaganda politik, digunakan sebagai alat politik pragmatisme pihak yang takut kalah dan akhirnya membodohi rakyat," pungkas Ari.

Sebelumnya, seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/7/2014), Prabowo menuding bahwa lembaga survei saat ini banyak yang direkayasa. Dia bahkan mengaku pernah ditawari oleh konsultan politik yang juga menjadi pimpinan lembaga survei untuk memenangkan dirinya dalam survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com