Ada Lembaga Survei yang Berbohong!

Pemilihan presiden dan wakil presiden sudah berlangsung kemarin. Semua pihak, termasuk para kandidat, menyatakan terima kasih kepada rakyat Indonesia karena Pilpres 2014 berlangsung aman. Semua lega, karena sudah melaksanakan hajat lima tahunan yang menghabiskan biaya triliunan rupiah, serta memeras tenaga dan pikiran para kandidat, tim sukses, termasuk para penggembira seperti kita.

Tetapi, rupanya kelegaan itu tak berlangsung lama. Sekira pukul 11.00 WIB, benih kekisruhan dimulai. Beberapa stasiun televisi, seperti Metro TV, TVOne, dan Kompas TV, mulai menayangkan quick count dari Indonesia timur. Awalnya, persentase perolehan suara kedua kandidat saling berkejaran, sebelum akhirnya hasil penghitungan cepat itu terbelah menjadi dua kubu.

Kubu pertama adalah Metro TV yang selama ini memang terasa berpihak ke pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sementara kubu kedua adalah TV One dan ANTV serta MNC Grup (RCTI, Global TV, dan MNC TV) yang berpihak kepada pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Pada layar kaca Metro TV menunjukkan angka yang menempatkan Jokowi dan JK unggul, sementara TV One dkk menempatkan Prabowo dan Hatta sebagai pemenang.

Setelah pemungutan di wilayah Indonesia barat berakhir pukul 13.00 WIB, beberapa stasiun televisi pun mulai menyiarkan hasil Pilpres. Metro TV ternyata tak sendirian. Sebab, semua stasiun televisi di luar TV One dkk itu ternyata menempatkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang.

Dari sekian lembaga survei yang muncul, maka dapat kita kelompokkan. Ada empat lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta dalam quick count Pilpres 2014, yakni Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia. Sementara itu, ada tujuh lembaga survei yang memenangkan Jokowi-JK, yaitu Populi Center, CSIS, Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, RRI, dan Saiful Mujani Research Center.

Melihat fakta yang berbeda dari hasil yang disajikan lembaga-lembaga survei tersebut, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan, "Melihat hasil seperti itu, sudah pasti ada lembaga survei berbohong. Ini tentu sangat memprihatinkan. Pasti ada lembaga survei yang mengumumkan hasil sesuai kemauan yang membayarnya," ujar Jeirry kepada Tribunnews.com, Rabu (9/7/2014).

Publik, sambung Jeirry, mengaku prihatin karena para peneliti lembaga survei mau menggadaikan ilmu dan keahliannya untuk kepentingan kandidat yang membayar. Fenomena ini sangat menyedihkan karena bisa memicu hal-hal yang tak diinginkan. Kalau kemudian ada lembaga survei yang berbohong, publik harus minta pertanggungjawaban mereka. Sebab, kebohongan dan manipulasi yang mereka lakukan bisa menimbulkan gesekan sosial di antara para pendukung pasangan calon.

Senada dengan Jeirry, pengajar jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati, mengungkapkan, setiap lembaga survei memang memiliki metodologi tersendiri dalam melakukan hitung cepat pada Pilpres 2014. Namun, jauh di atas persoalan metodologi, kredibilitas dan etiket menjadi hal yang utama yang harus dipegang lembaga survei. "Ini penting karena terkait dengan kemampuan menarik kesimpulan. Masyarakat sendiri juga bisa melacak, mana lembaga survei yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Terus terang saja, saya baru mendengar nama lembaga survei yang saat ini memenangkan Prabowo-Hatta," ujarnya saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (9/7/2014).

Sementara itu, staf pengajar Jurusan Matematika Universitas Indonesia, Titin Sumi, menyebutkan, dalam kegiatan hitung cepat saat ini, kredibilitas lembaga survei sangat dipertaruhkan. Namun, ada juga kecenderungan lembaga survei yang mendapatkan pesanan dari pihak yang membayar. "Saat ini, banyak lembaga survei yang mengeluarkan hasil tergantung pada siapa yang membayar," ujarnya.

Terkait dengan hasil quick count yang berbeda, Titin menilai, hal itu bisa saja disebabkan oleh pengambilan sampel. "Untuk pengambilan sampel ini, memang tidak bisa disalahkan. Namun, yang pasti harus proporsional," ujarnya.

***

Selain menunggu hasil resmi dari KPU pada 22 Juli nanti, ada baiknya kita tunggu juga hasil audit Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) yang akan mengaudit tujuh lembaga survei yang masuk dalam keanggotaan Persepi. Tujuh lembaga survei tersebut adalah Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Saiful Mujani Research and Consulting, Cyrus Network, Populi Center, Jaringan Survei Indonesia (JSI), serta Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

"Semua lembaga penelitian tersebut telah menandatangani pakta integritas Persepi," kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (9/7/2014).