Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perhimpunan Survei Pertanyakan Hasil "Quick Count" yang Unggulkan Prabowo

Kompas.com - 09/07/2014, 20:26 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk, mempertanyakan empat lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count yang memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Data quick count atau hitung cepat yang disampaikan empat lembaga itu berbeda dari tujuh lembaga survei lain.

"Kalau secara logika, tentunya dari sekian banyak itu, sesuatu yang benar itu kalau koheren dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Jadi kalau dari 10, tujuh mengatakan A, tiga mengatakan B, kemungkinan B yang salah," kata Hamdi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (9/7/2014).

Keempat lembaga survei yang menampilkan data berbeda adalah Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia. Hamdi menengarai ada potensi manipulasi data atau manipulasi sampel terkait hasil quick count lembaga survei yang berbeda dari sebagian besar lembaga survei lain.

Untuk memastikan itu, Persepi akan memanggil lembaga survei yang berada di bawahnya. Dari empat lembaga survei yang dianggap salah tersebut, hanya JSI dan Puskaptis yang berada di bawah Persepi. "Persepi dalam hal ini akan panggil lembaga yang ada di bawah Persepi. Yang terbanyak, yang benar harusnya," ujar Hamdi.

Sekjen Persepi Yunarto Wijaya mengatakan, ini bukan pertama kalinya Puskaptis menyampaikan hasil quick count yang jauh berbeda dari lembaga survei lain. Data berbeda juga disampaikan Puskaptis terkait dengan Pilkada Kota Palembang beberapa waktu lalu. Yunarto mengatakan, perbedaan data semacam ini dalam quick count berpotensi menimbulkan konflik di akar rumput.

"Ketika didiamkan terjadi lagi, bukan pada level metodologis, ini aib dan memalukan, membuat konflik di bawah. Puskaptis karena dianggap menyesatkan harus diamankan polisi di Palembang. Kita tidak inginkan itu terjadi karena situasi memanas," ujar Yunarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com