Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lawan Kecurangan Pemilu lewat Media Sosial

Kompas.com - 07/07/2014, 19:52 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Berawal dari kekhawatiran akan adanya kecurangan pilpres, sekumpulan individu bergabung menciptakan gerakan Lawan Pilpres Curang. Gerakan ini memanfaatkan media sosial untuk menjadi wadah masyarakat dalam melaporkan kecurangan pilpres.

"Kita sharing kekhawatiran, kemudian kami berpikir harus ada sesuatu untuk mantau jalannya pilpres," kata salah satu penggagas Lawan Pilpres Curang, Nadia Nasoetion, di Apartemen Senopati, Jakarta, Senin (7/7/2014).

Ia menuturkan, gerakan ini berbasis media sosial. Nadia dan teman-teman relawan lainnya hanya menyediakan wadah. Gerakannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat bisa mengirimkan temuan kecurangan atau jalannya pengawasan pemungutan suara dari tempat terdekat.

"Semua orang pegang HP. Semua orang kenal social media, seperti Facebook, Twitter, YouTube. Kenapa tidak dimanfaatkan?" sebut Nadia.

Menurut Nadia, gerakan ini akan terpusat di daerah-daerah rawan kecurangan, yakni Garut, Pemalang, Bandung, Bandung Barat, Kota Bogor, Sukoharjo, Pati, Grobogan, Brebes, dan Lombok Timur. Di daerah ini, relawan akan menyebarkan leaflet berisi cara-cara mengawasi kecurangan dalam pilpres.

Gerakan Lawan Pilpres Curang mengimbau dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menghadapi kecurangan-kecurangan dalam pilpres dengan bergabung dan menginformasikan hasil pengawasan melalui telepon 081290990017, akun Twitter @lawanpcurang, akun Instagram @lawanpcurang, Facebook fan page www.facebook.com/lawanpilprescurang, e-mail lawanpilprescurang@gmail.com, dan akun YouTube: bit.ly/lawanpilprescurang dengan hashtag #lawanpilprescurang #jangangolput.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com