Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KPU dan Ketua Bawaslu Biarkan Pilpres di Hongkong Ricuh?

Kompas.com - 07/07/2014, 19:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Yuddy Chrisnandi, menyayangkan Komisioner KPU Sigit Pamungkas dan Ketua Bawaslu Muhammad yang tidak bisa mengatasi kericuhan pemilu presiden di Hongkong. Padahal, keduanya berada di Hongkong saat kericuhan terjadi.

"Ada dua orang, Komisioner KPU dan Ketua Bawaslu di sana, yang jelas dapat mengambil kebijakan. Tapi, tidak kita lihat ada kebijakan strategis yang diambil, apa dibiarkan atau apa saya enggak tahu," ujar dia di Media Center JKW4P, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).

Seharusnya, lanjut Yuddy, kedua pejabat penyelenggara pemilu itu memberikan kesempatan dengan berbagai kebijakannya agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Alasan bahwa tempat pemungutan suara atau TPS di Victoria Park, Hongkong, mesti ditutup lantaran telah melewati waktu izin yang diberikan pemerintah setempat, menurut Yuddy, sangat tidak masuk akal.

Penyelenggara harus putar otak agar hak konstitusi pemilih tidak gugur hanya karena persoalan teknis. "Kalau alasannya izin dari otoritas setempat tak memberikan waktu, jumlah pemilih yang belum mencoblos kan masih banyak, ya sudah seharusnya dipindahkan ke tempat lain atau dibikin jadwal pemilihan lagi," lanjut Yuddy.

Selain itu, Yuddy juga menyayangkan sikap kedua penyelenggara pemilu tersebut yang menyerahkan kericuhan kepada Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN). Menurut dia, hal itu seakan-akan melempar tanggung jawab.

Yuddy pun menuntut supaya pemilih yang kebanyakan buruh migran di Hongkong yang belum menggunakan hak suaranya diakomodasi agar bisa mencoblos.

Sebelumnya, pemungutan suara Pilpres 2014 yang digelar PPLN di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (6/7/2014) sore. Ratusan orang mengamuk, merobohkan pagar tempat pemungutan suara yang ditutup sebelum mereka memberikan suara.

Celetukan panitia memperburuk situasi. "Pengantre masih banyak, ratusan sampai seribuan orang. Tiba-tiba pagar TPS ditutup, jadi mereka yang mengantre maju. Lalu sebagian pemilih adalah pendukung Jokowi-JK, protes dan teriak-teriak "Jokowi... Jokowi...," tutur Arista Devi, salah satu pemilih di Hongkong, dalam perbincangan telepon dengan Tibunnews, Minggu malam.

Keributan terjadi setelah seorang oknum panitia mengeluarkan celetukan hanya pemilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang masih boleh masuk ke TPS. Kericuhan pun tak terelakkan. Ratusan pemilih yang tidak tersalurkan hak pilihnya memprotes PPLN Hongkong dan Konsulat Jenderal RI di Hongkong.

Menurut Arista, PPLN Hongkong terlihat tak mengantisipasi lonjakan pemilih.

"Antisipasi panitia pilpres kali beda dibandingkan pileg 9 April lalu. Kali ini panitia mematok TPS buka sampai jam 17.00. Tetapi, pemilih rupanya banyak sekali, sampai-sampai mengantre mengular, berkelok-kelok. Panjang antrean sekitar 500 meter. Jumlah pemilih yang antre antara 500-1.000 orang."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com