Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH Jakarta Laporkan Fahri Hamzah ke Badan Kehormatan DPR RI

Kompas.com - 07/07/2014, 13:29 WIB
Meidella Syahni

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaporkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah ke Badan Kehormatan DPR RI. Laporan ini terkait tudingan anggota Komisi III tersebut terhadap LBH Jakarta soal dana hibah dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tahun 2013.

Ditemui di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2014), pengacara publik LBH Jakarta, Atika Yuanita, menjelaskan, dana hibah sejumlah Rp 300 juta yang dituding Fahri sebagai dana yang diberikan Jokowi untuk menyerang salah satu calon presiden adalah dana hibah bantuan hukum untuk warga miskin yang diajukan LBH Jakarta melalui proposal resmi tahun 2013.

Dana tersebut, ujar Atika, diajukan sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011 Pasal 19 ayat 1 dan 2. "Dana itu tidak ada hubungan dengan politik dan pemilihan presiden 2014. Karena dana itu diajukan tahun 2013 sebelum Jokowi mencalonkan diri dan sudah dilaporkan ke Pemprov. Auditnya pun sudah diberikan dan bisa dilihat di web kami," ujar Atika.

Karena itu, lanjut Atika, LBH Jakarta menyayangkan pernyataan Fahri Hamzah yang mengatakan dana tersebut diberikan Jokowi untuk menyerang Prabowo Subianto. Selain meminta BK DPR RI memproses Fahri secara etik, LBH Jakarta juga menuntut Fahri meminta maaf kepada LBH Jakarta. "Kami minta Pak Fahri meminta maaf dan mengklarifikasi dasar pernyataannya tersebut," kata Atika.

Atika menambahkan, dana bantuan hukum tersebut digunakan untuk mendampingi kasus yang melibatkan masyarakat kurang mampu. "Bahkan dari beberapa kasus kami berhadapan dengan Pemprov DKI," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com