Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Tak Bisa Jamin Tak Ada Maling di Kubunya

Kompas.com - 05/07/2014, 23:16 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon wakil presiden Jusuf Kalla meminta penjelasan kepada calon presiden Prabowo Subianto perihal pernyataan "kleptokrasi" yang dilontarkan saat kampanye di Bandung, Kamis (3/7/2014). Prabowo menuduh adanya pihak yang ingin mengubah demokrasi menjadi kleptokrasi. Lalu, apa jawaban Prabowo?

Ketika debat kandidat kelima, Prabowo mengklarifikasi bahwa dirinya tidak menuduh bahwa maling-maling yang dia maksud berada di kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Bisa dari partai saya, bisa. Saya tidak bisa katakan dari partai saya tidak ada maling," kata Prabowo saat debat di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7/2014) malam.

Namun, kalimat Prabowo selanjutnya, maling tersebut bisa juga dari kubu Jokowi-JK. Belakangan, ia mengaku bahwa pernyataannya hanya lebih mengingatkan masyarakat untuk menjaga demokrasi agar tidak larut dari penyimpangan seperti jual beli suara.

Sebelumnya, Prabowo mengingatkan para pendukungnya untuk waspada terhadap kekuatan-kekuatan yang ingin merusak negeri ini. Prabowo menjelaskan, pihak-pihak tersebut akan merusak sistem demokrasi yang sudah dibangun selama ini. (baca: Prabowo: Ada yang Mau Mengubah Demokrasi Jadi Kleptokrasi)

"Ada yang mau mengubah demokrasi kita menjadi kleptokrasi. Saudara tahu apa itu klepto? Klepto itu maling, saudara-saudara. Ada maling-maling yang mau mencoba berkuasa di negeri ini. Saudara mau dipimpin maling?" kata Prabowo saat menerima deklarasi dukungan dari sekitar 1.000 petani di Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Kamis sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com