Kuasa Hukum "Obor Rakyat" Anggap Santai Status Tersangka Kliennya

JAKARTA, KOMPAS.com - Hinca Panjaitan selaku Kuasa Hukum Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa mengatakan, kliennya menghormati keputusan penyidik yang menjerat mereka dengan undang-undang tentang pers. Hinca menambahkan, putusan tersebut masih dapat berubah seiring dengan pemanggilan selanjutnya.

"Tentu kami akan jalankan mekanismenya karena mereka (Setyardi dan Darmawan) masih punya kesempatan untuk mengklarifikasi ini," ujar Hinca saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/7/2014).

Hinca menambahkan, Obor Rakyat dianggap melanggar undang-undang pers karena tidak memiliki badan hukum. Ia mengaku kliennya sudah lama mengurus mengenai perizinan berdirinya badan hukum dan alamat redaksi.

Obor Rakyat edisi sebelumnya, imbuh Hinca, masih merupakan produk contoh untuk melihat reaksi pasar sehingga Setyardi selaku pemimpin redaksi belum secara serius mengurus pendirian badan hukum secara resmi.

"Sejak awal badan hukum itu segera kita urus karena masih soal dummy dan contoh," ujarnya.

Hinca menampik anggapan bahwa Setyardi dan Dharmawan menerima putusan dari kepolisian atas sanksi yang dijatuhkan. Ia menambahkan, masih ada penyidikan selanjutnya yang akan memperjelas apakah terbitnya Obor Rakyat dapat dijerat undang-undang atau tidak.

"Ini bukan soal terima (putusan) atau tidak terima. Kami hormati saja. Apakah mereka bersalah? Belum tentu," kata Hinca.

Untuk itu, Hinca mengaku kedua kliennya siap memenuhi panggilan penyidik berikutnya, Senin (7/7/2014). Ia pun enggan menduga-duga apakah setelah pemeriksaan ahli lainnya Setyardi dan Darmawan dapat dikenakan sanksi berlapis.

"Tidak usah pakai kalau-kalau, yang fakta-fakta saja. Dalam surat panggilan tersangka faktanya cuma itu," pungkasnya.

Informasi saja, Polri menetapkan Setyardi dan Darmawan sebagai tersangka atas terbitnya tabloid Obor Rakyat pada Jumat (4/7/2014). Mereka dijerat pasal 18 ayat (1) dan (2) juncto pasal 9 Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers. Mereka dianggap menyalahi undang-undang tetsebut karena tidak memiliki badan hukum dengan sanksi denda maksimal Rp 100 juta.