Siapa Pun Presidennya, Ekonomi Indonesia Tidak Akan Kolaps

BENGKULU, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menyebutkan, siapa pun presiden terpilih ke depan, perekonomian Indonesia dalam kondisi baik dan tak akan kolaps. Hal ini ia sampaikan dalam seminar regional peningkatan peran kawasan Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumsel, dan Bangka Belitung (Belajasumba) di Bengkulu, Jumat (4/7/2014).

"Fondasi perekonomian Indonesia cukup baik saat ini, tak ada istilah perekonomian akan kolaps. Kalau ada yang bilang kolaps, itu para spekulan yang memang hidupnya dari berspekulasi, siapa pun presiden terpilih, ekonomi tetap baik," kata Irman.

Ia mengatakan, hal ini diperkuat dengan perekonomian Indonesia yang masuk dalam jajaran negara G-20, sejajar dengan negara-negara ekonomi raksasa termasuk Tiongkok. Untuk itu, Irman menegaskan peran masing-masing kawasan regional, termasuk forum Belajasumba, dapat membuat pemerataan perekonomian.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Perekonomian Firmanzah menyatakan, siapa pun presiden yang terpilih nanti tidak akan membuat investor lari dari Indonesia. Hal itu dinyatakan Firmanzah seperti dikutip dari situs www.setkab.go.id.

Firmanzah meyakini, siapa pun presiden yang terpilih nantinya pada 9 Juli 2014 akan menjaga dan meningkatkan kinerja perekonomian, melanjutkan reformasi struktural yang tengah berjalan, dan mendorong ekonomi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan demikian, investor tidak perlu khawatir akan kesinambungan pembangunan ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia,” tegas Firmanzah.

Namun, Firmanzah mengingatkan pentingnya stabilitas penyelenggaraan pilpres sebagai prasyarat terjaganya stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, siapa pun yang terpilih menjadi presiden kelak harus terus mempertahankan kebijakan ekonomi yang disiplin dan prudent, termasuk mempertahankan kinerja ekonomi pada tahun Pemilu 2014.

Firmanzah menyarankan agar presiden hasil Pilpres 2014 terus memperkuat daya beli masyarakat, baik dari sisi pasok maupun permintaan, termasuk di dalamnya menghindari PHK pada saat terjadi tekanan krisis.

Selain itu, ia menekankan, presiden mendatang juga harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong investasi sebagai salah satu motor pertumbuhan, penguatan UMKM, industrialisasi, pengendalian neraca transaksi berjalan, mendorong kinerja neraca perdagangan, dan sebagainya yang merupakan bauran kebijakan yang terus dilakukan pemerintah saat ini.