Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemred "RCTI" dan Jurnalis Senior Debat soal Independensi Media

Kompas.com - 02/07/2014, 15:46 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemimpin Redaksi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) Arya Sinulingga dan jurnalis senior sekaligus CEO Watchdog, Dandhy Dwi Laksono, berdebat mengenai independensi media menjelang menjelang pemilu presiden. Dandhy mengaku ditantang Arya sehingga memutuskan untuk memenuhi undangan debat tersebut.

Diskusi bertema "Demokrasi di Newsroom dan Etika Jurnalistik" tersebut dilaksanakan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (2/7/2014). "Diskusi ini bukan untuk mempertentangkan siapa yang benar dan siapa yang salah," kata moderator yang juga anggota Dewan Pers, Nezar Patria.

Nezar mengatakan, perdebatan ini diangkat setelah menghangatnya perdebatan di media sosial Twitter antara Arya dan Dandhy soal independensi RCTI. Kemudian, kata dia, muncullah ide bagi Dewan Pers untuk memfasilitasi dialog di antara keduanya.

Dandhy mengatakan, kedatangannya untuk menjawab undangan Arya. Dia menyebut, Arya berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bertemu secara langsung dengannya.

"Saya juga pernah bekerja di lingkungan MNC Group (RCTI salah satu bagian MNC Group). Saya juga pernah berdiskusi sebelumnya dengan Hary Tanoesoedibjo (pemilik MNC Group)," ucapnya.

Sementara itu, Arya mengatakan bahwa undangan tersebut diajukan karena dia senang berdiskusi. Menurut dia, perdebatan di media sosial Twitter cenderung tidak jelas yang berujung debat kusir.

"Banyak orang mengatakan 'ngapain kau layani Dandhy'. Akan tetapi, buat saya, berdiskusi itu sangat penting," tandasnya.

Perdebatan ini bermula ketika adanya video di YouTube yang berisi rekaman percakapan antara Pemred RCTI Arya Sinulingga dan mantan Produser News Seputar Indonesia, Raymond Arian Rondonuwu, soal berita dugaan bocornya materi debat pertama calon presiden antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Dalam video tersebut, Arya diduga memarahi Raymond karena protes saat diminta menayangkan berita tentang dugaan bocornya materi debat capres ke kubu Joko Widodo yang ditayangkan Seputar Indonesia pada 12 Juni 2014. Atas dasar itu, Arya kemudian memberikan surat peringatan (SP3) kepada Raymond.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com