Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Dinilai Tak Bisa Bedakan Kritik dan Kebencian

Kompas.com - 02/07/2014, 06:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyayangkan pernyataan dari Fahri Hamzah, anggota tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, terkait janji calon presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Muharam menjadi Hari Santri Nasional.

Menurut Ray, dari pernyataan itu terlihat Fahri tak bisa membedakan antara kritik yang membangun dan kebencian. Pemuatan kata "sinting" di akhir kicauan Fahri yang menyoal janji Jokowi itu adalah diksi kebencian, bukan kritik.

"Fahri membuat definisi sendiri tentang bagaimana ia berbuat dan berkata, lalu menyebut tindakannya sebagai kritik. Dia sedang tidak berbicara di ruang yang kedap suara, tetapi di ruang publik yang memiliki pandangan dan definisi tentang apa itu kritik, kebencian, dan sarkasme," kata Ray melaui pesan elektronik, Rabu (2/7/2014).

Kritik Fahri soal janji Hari Santri itu disampaikan lewat akun Twitter @fahrihamzah pada Kamis (27/6/2014). Dia menulis, "Jokowi janji 1 Muharam hari santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"

Jika memang Fahri ingin mengkritik, Ray berpendapat penggunaan kata "sinting" tersebut tidak tepat. Menurut dia, Fahri punya banyak pilihan kata yang lebih halus. "Kritik tidak dengan sendirinya membenarkan munculnya kata-kata yang secara umum dipergunakan untuk menggambarkan ketidakwarasan," kata dia.

Bahkan, imbuh Ray, kalimat tweet Fahri tak mengandung nada kritik selain hanya sekadar pengumbaran kata yang menggambarkan perasaan hati Fahri daripada penilaian kritis. Lagi pula, kata dia, permintaan 1 Muharam ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional merupakan usul dari banyak santri yang kemudian ditampung Jokowi.

Karena itu, kata Ray, menyebut persetujuan Jokowi atas usulan tersebut sebagai "sinting" dapat diartikan secara tidak langsung turut mengatakan para santri sebagai pengusul juga sinting. "Karena hal ini menyangkut norma sosial yang berlaku, maka benar adanya sebaiknya hal ini segera dituntaskan oleh Bawaslu," ujar dia.

Ray berharap Bawaslu segera menentukan apakah tweet Fahri ini masuk kategori pelecehan atau memang semata ungkapan kekritisan. "Mengingat waktu pemilu makin dekat, sebaiknya Bawaslu segera dapat menyelesaikannya sehingga kita bisa membedakan apa itu kritik dan apa itu kebencian," tutur dia.

Sebelumnya, Fahri membantah tweet-nya soal janji Jokowi menetapkan 1 Muharam sebagai Hari Santri merupakan hinaan untuk Jokowi. Dia berkilah, kicauannya itu merupakan kritik bagi Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com