Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Warga Perbatasan Memilih Dua Kali, Bawaslu Sebar Brosur di Kantor Imigrasi

Kompas.com - 30/06/2014, 15:38 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai ada potensi kerawanan saat pemilih di wilayah perbatasan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu di dalam negeri dan di luar negeri. Terkait potensi itu, Bawaslu menyebarkan brosur berisi larangan memilih lebih dari sekali dan ancaman sanksinya.

"(Pencegahan) yang dilakukan pengawas pemilu di daerah masing-masing antara lain adalah, di titik perbatasan itu kami membuat brosur untuk mengingatkan kepada setiap orang, terutama yang ke luar atau pulang dari luar negeri," ujar Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014).

"Kalau sudah memilih di tempat pemungutan suara (TPS) luar negeri, untuk tidak menggunakan hak pilihnya lagi di Indonesia," ujar Nelson lagi.

Nelson mengatakan, brosur tersebut disebar di kantor imigrasi di wilayah perbatasan. Dengan demikian, petugas imigrasi dapat memberikan brosur itu kepada imigran yang melintas perbatasan, pada masa pemungutan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. "Kami juga mencantumkan ancaman pidananya," kata dia.

Nelson menyebutkan, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pilpres, Pasal 236 diatur, pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih diancam pidana penjara minimal enam bulan dan paling lama 18 bulan atau denda minimal Rp 6 juta dan paling banyak Rp 18 juta.

Potensi penggunaan hak pilih hingga lebih dari satu kali akibat hari pemungutan suara di luar negeri digelar lebih awal dibanding di dalam negeri. Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan pada 4 hingga 6 Juli 2014, sedangkan di dalam negeri pada 9 Juli 2014.

Di Singapura dan Malaysia misalnya, pemungutan suara diselenggarakan Minggu, 6 Juli 2014 mendatang. Adapun, biaya transportasi pulang dan pergi dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia ke Singapura hanya Rp 360 ribu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com