Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Tanyakan Sikap Kalla yang Pernah Tolak Pendidikan Gratis

Kompas.com - 29/06/2014, 22:54 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden Hatta Rajasa menyinggung sikap calon wakil presiden Jusuf Kalla yang pernah tidak setuju dengan konsep pendidikan gratis. Sindiran itu disampaikan Hatta ketika mengajukan pertanyaannya kepada Kalla dalam acara debat cawapres yang berlangsung di Gedung Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6/2014). Debat cawapres kali ini mengangkat tema pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Apa kira-kira pandangan Pak JK terhadap sistem pendidikan kita dan dikaitkan dengan pandangan Pak JK dulu yang kurang sependapat dengan pendidikan gratis. Sekarang ini pendidikan gratis dikembangkan sampai 12 tahun, kami gratiskan pendidikan usia dini sampai ke SMA, apakah dalam konteks ini Pak JK melihat ada keadilan?" kata Hatta.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kalla berdalih bahwa pendidikan gratis merupakan keniscayaan yang otomatis harus dilaksanakan karena sudah disetujui. Mengenai perbedaan pandangan sebelum ini, Kalla mengesampingkannya. "Begitu sepakat, maka kita sepakat," ucap mantan wakil presiden ini.

Kendati demikian, Kalla mengatakan pentingnya subsidi silang antara siswa yang mampu dengan siswa yang kurang mampu. Bagi siswa yang mampu, katanya, bisa dikenakan biaya beberapa kali lipat lebih mahal dari yang  kurang mampu. "Supaya tidak terjadi dua kelas pendidikan, pendidikan gratis dan pendidikan yang mahal walaupun kita setuju sekolah gratis itu tapi realitasnya masyarakat yang mampu, cucunya Pak Hatta sekolah di mana? Ini untuk diketahui bahwa ada hal yang harus kita perbaiki sistem ini sehingga subsidi tidak menimbulkan dua macam sekolah sehingga bisa kita jamin arah pendidikan yang benar," tutur Kalla.

Atas jawaban ini, Hatta seolah belum puas. Dia mengatakan bahwa pendidikan berkeadilan merupakan hak warga negara dan peemrintah wajib memenuhi kebutuhan akan pendidikan dasar. Menurut Hatta, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar warga negara. "Kaya, miskin, tidak tercermin dalam sekolah gratis. Yang kaya akan bayar pajak lebih besar, tapi konstitusi kita mengatur soal pendidikan yang dibiayai negara. Kalau perlu naik hingga perguruan tinggi," kata Hatta.

Lalu, Kalla menjawab tanggapan Hatta tersebut. Dia mengaku setuju dan mendorong adanya kerjasama antara sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dengan sekolah di sekitarnya fasilitasnya kurang. Kerjasama ini, menurut Kalla, merupakan salah satu bentuk subsidi silang. "Harus ada cross subsidi (subsidi silang) antara sekolah mahal dengan gratis sehingga tidak menimbulkan jarak," ujar Kalla. (Icha Rastika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com