Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituduh Sembunyikan Hasil Survei, Ini Kata CSIS

Kompas.com - 28/06/2014, 16:49 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tulisan salah satu media asal Australia, The Sydney Morning Herald menyebutkan, Center Strategic and International Studies (CSIS) menjadi salah satu lembaga survei yang terlambat memublikasi atau bahkan diam, terkait pergeseran dukungan kandidat dalam pemilu presiden 2014. Menanggapi hal tersebut, peneliti CSIS, Philips Jusario Vermonte membantah berita yang beredar secara tidak langsung di media-media Indonesia tersebut.

"Enggak. Kita enggak sengaja menyembunyikan (hasil survei). Tapi memang belum dirilis saja," kata dia kepada Kompas.com di Jakarta, Sabtu (28/6/2014).

Philip mengatakan, lembaganya memang melakukan survei terkait peta dukungan antara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia pun menyebut, berdasarkan survei tersebut, pasangan Jokowi-JK masih unggul tipis atas pasangan Prabowo-Hatta.

"Dan itu saya kira konsisten dengan survei-survei lain," ujar Philips.

Philips pun menjelaskan, alasan mengapa CSIS belum mempublikasikan hasil survei tersebut adalah karena lembaganya baru melakukan survei sebanyak satu kali. Ia beralasan satu kali survei belum memperlihatkan tren dukungan kepada kandidat.

"Kalau kita tampilkan kita tidak bisa melihat trennya dan mungkin jadi tidak adil bagi salah satu calon baik Pak Jokowi-JK maupun Pak Prabowo-Hatta. Tapi kalau memang kami melakukan satu kali survei lagi, kita bisa rilis surveinya," ucap dia.

Philips menambahkan survei yang dilakukan oleh CSIS berbeda dengan survei yang dilakukan lembaga lain. Demi akurasi, kata dia, CSIS juga melakukan survei dengan melakukan oversampling di beberapa provinsi yang strategis dalam menentukan kemenangan kandidat.

"Ini kami perlu waktu untuk lebih banyak waktu untuk menganalisis, melihat, dan seterusnya," tandas Philips.

Sebelumnya, Sydney Morning Herald mengeluarkan tulisan berjudul "The Silence of the Polls as Prabowo pulls ahead in Jakarta race". Tulisan itu mempertanyakan lembaga-lembaga survei di Indonesia yang terlambat memublikasi atau diam ketika terjadi pergeseran dukungan dalam pemilu presiden 2014.

Tiga dari lima lembaga yang dikutip dalam tulisan tersebut adalah lembaga-lembaga survei yang kredibel. Mereka adalah CSIS, Saiful Mujani Research and Consulting, dan Indikator, yang mendapati dukungan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK berkejaran.

Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Mahfud MD juga merujuk pemberitaan di media Australia tersebut. Dia menyebut beberapa lembaga survei menyembunyikan hasil survei karena elektabilitas Prabowo-Hatta unggul dibanding Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com