Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses : Kabinet Prabowo-Hatta akan Berbentuk Zaken Kabinet

Kompas.com - 28/06/2014, 15:30 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim sukses calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Viva Yoga Mauladi mengatakan, Prabowo-Hatta akan mengumumkan kabinet pemerintahan apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Menurut dia, yang memiliki otoritas untuk menentukan menteri-menteri adalah Prabowo-Hatta.

Pernyataan itu dikatakan Viva menanggapi tantangan untuk membuka susunan kabinet sebelum pemilu presiden 9 Juli mendatang.

"Kita tidak punya kewenangan soal itu karena itu menjadi bagian darj otoritas dan (hak) prerogatif (presiden dan wapres)," kata dia di Jakarta, Sabtu (28/6/2014).

Saat disinggung ihwal sudah adanya bentuk kabinet bayangan, dia mengaku tidak tahu. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu hanya mengatakan, Prabowo-Hatta akan memilih putra-putri terbaik bangsa yang profesional di bidangnya untuk mengisi kursi menteri.

Viva pun menyebut bahwa jika terpilih, Prabowo-Hatta akan membentuk zaken kabinet atau kabinet ahli. Kabinet ahli yang dimaksud oleh dia adalah kabinet yang diisi oleh orang-orang yang profesional tanpa memandang apakah yang bersangkutan berasal dari partai politik atau tidak.

"Jangan dianggap kalau orang partai tidak profesional, yang profesional orang non-partisan. Tidak boleh berpikir begitu. Kabinet ahli dibangun dari orang-orang parpol dan nonpartisan," tandas dia.

Sebelumnya, pasangan capres-cawapres ditantang untuk membuka nama kandidat menteri-menteri yang menduduki posisi strategis di pemerintahan. Sebab hal itu agar masyarakat mendapat keyakinan sekaligus pengetahuan mengenai arah kebijakan presiden dan wakil presiden terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com