Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di KPK, Jokowi Makan Nasi Kotak Pakai Tangan

Kompas.com - 26/06/2014, 14:11 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Seusai mengikuti verifikasi laporan harta kekayaannya, Kamis (26/6/20114), calon presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat makan siang bersama dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam jamuan makan siang tersebut, hadir pula Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Adan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK Cahya Hardianto Harefa.

"Pak AS (Abraham Samad) tadi menyusul, agak telat," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis.

Hidangan yang disajikan dalam acara makan siang kali ini sama dengan hidangan ketika KPK mengundang capres dan cawapres lainnya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, pada Rabu (25/6/2014).

Hidangan yang disajikan siang ini bisa dibilang sederhana. Sekotak nasi yang berisi sepotong ayam opor, sayur, kerupuk, dan buah disajikan untuk Jokowi dan pimpinan KPK. Jokowi lalu makan nasi kotak yang disajikan tersebut dengan tangannya atau tanpa menggunakan sendok dan garpu.

Obrolan di tengah meja makan pun berlangsung cair. Sambil berguyon, Jokowi menyampaikan kepada pimpinan KPK alasannya memilih batik untuk menghadiri undangan KPK kali ini. Jokowi memilih untuk mengenakan batik dan tidak mengenakan kemeja kotak-kotaknya karena khawatir dianggap berkampanye di Gedung KPK.

Seperti diketahui, kemeja kotak-kotak merupakan dress code atau tema pakaian Jokowi untuk maju sebagai capres dalam Pemilu 2014. Menurut Jokowi, proses verifikasi laporan harta kekayaannya di KPK berjalan lancar.

Hari ini, KPK juga dijadwalkan menguji kebenaran laporan aset calon wakil presiden pendamping Jokowi, yakni Jusuf Kalla. Proses uji kebenaran laporan aset kekayaan tersebut berlangsung kurang lebih tiga setengah jam. Petugas KPK bertanya kepadanya mengenai asal-usul atau cara perolehan hartanya hingga aset yang terkecil sekali pun.

"Pertanyaannya juga sangat detail, baik dari aset yang bergerak maupun tidak bergerak, semua ditanyakan. Saya bukan hanya sekali ini harta yang kami punyai dicek oleh KPK. Tahun 2005, 2010, 2012 juga sudah dicek di lapangan satu per satu sampai harta yang kecil-kecil dicek semua secara detail. Sekarang ini kembali melihat dari yang dulu sampai sekarang, misalnya ada yang baru berapa dan ada yang lepas berapa," tutur Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini juga mengakui ada bagian dari laporan asetnya yang dikoreksi KPK. Koreksi berupa penambahan atau pengurangan dilakukan berkaitan dengan nilai aset yang dilaporkan Jokowi. Mengenai total nilai asetnya berdasarkan hasil verifikasi KPK, Jokowi enggan mengungkapkannya (baca: Verifikasi KPK Usai, Jokowi Enggan Ungkap Total Nilai Asetnya).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com