Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Diperiksa, Staf Khusus Presiden Berdalih Sudah Bantu KPK

Kompas.com - 25/06/2014, 19:59 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa enggan mengungkapkan kepada wartawan informasi apa saja yang telah dia sampaikan kepada tim penyelidik KPK. Daniel selesai dimintai keterangan KPK terkait penyelidikan proyek pengadaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rabu (25/6/2014).

"Saya sudah menjelaskan semua yang saya ketahui, semua yang saya pahami guna membuat klarifikasi dan membantu KPK untuk dapat mengungkapkan secara penuh perkara yang sedang mereka tangani. Jadi saya hadir di sini untuk memberikan dukungan dan bantuan sekaligus support untuk mereka menjalankan tugasnya," kata Daniel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Daniel juga menegaskan kepada wartawan bahwa dia dipanggil KPK bukan sebagai saksi, apalagi sebagai tersangka. "Saya hadir sebagai pihak yang dimintai keterangan," ucapnya.

Selebihnya mengenai proses permintaan keterangan ini, Daniel meminta wartawan untuk menanyakannya langsung kepada KPK.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, penyelidikan terkait proyek pengadaan di Kementerian ESDM ini merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di kesekjenan ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.

Tim penyelidik KPK pun telah meminta keterangan Waryono terkait penyelidikan baru ini. Dalam proses penyelidikan ini, katanya, KPK mencari apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak dalam pengadaan proyek di Kementerian ESDM yang belum bisa dijelaskan detailnya tersebut.

Saat ditanya apakah KPK akan memanggil Menteri ESDM Jero Wacik terkait penyelidikan ini, Johan mengatakan bahwa Jero bisa saja dipanggil KPK sepanjang keterangannya diperlukan.

"Jero Wacik belum ada tapi apabila penyidik memerlukan keterangan Jero, tentu akan dimintai keterangannya," ucap Johan.

Dia juga menegaskan bahwa pemanggilan Daniel tidak berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi penetapan APBNP Kementerian ESDM yang menjerat politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com