Jokowi Siap Verifikasi Harta Kekayaan ke KPK

"Ya, kalau saya memang harus hadir, saya hadir. Kalau bisa diwakilkan dari tim, ya tim yang hadir," kata Jokowi, di Palembang, Selasa (24/6/2014) malam. 

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menjadwalkan pemanggilan calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaannya masing-masing. Pasangan Prabowo-Hatta dijadwalkan hadir 25 Juni, dan Jokowi-Jusuf Kalla sehari setelahnya, Kamis (26/6/2014).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan data terkait harta capres dan cawapres kepada KPK. Selain itu, PPATK juga menyampaikan data terkait harta keluarga para capres dan cawapres. Data ini akan dijadikan bahan bagi KPK untuk menguji kebenaran laporan harta yang telah disampaikan pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK.

Sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, calon presiden dan wakil presiden wajib melaporkan hartanya ke KPK.

Sebelumnya, KPK meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan agar kedua capres dan cawapres melaporkan hartanya per Mei 2014 kepada KPK. Pelaporan harta ini menjadi salah satu syarat untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Selain meminta capres dan cawapres melaporkan hartanya, KPK akan membekali para calon tersebut dengan buku putih yang berisikan pengalaman KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi selama ini. Buku itu diharapkan dapat menjadi modal bagi capres dan cawapres dalam menyusun visi dan misi mereka.