Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pecat Kader Pendukung Jokowi-JK, Golkar Dinilai Otoriter

Kompas.com - 24/06/2014, 18:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Andi Sinulingga, menyesalkan keputusan partainya memecat kader-kader Golkar yang mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut Andi, pemecatan tersebut menunjukkan keotoriteran Golkar yang tidak menghargai sikap politik kader-kadernya.

“Saya sangat menyesalkan pemecatan yg telah dilakukan oleh DPP Golkar atas teman-teman Golkar yang mendukung Jokowi-JK, ini bentuk otoriterisme yang seharusnya tidak perlu ada di zaman demokrasi seperti ini,” ujar Andi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (24/6/2014).

Andi mengatakan, pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi. Sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tersebut, kata Andi, telah "mengebiri" hak asasi para kader dalam kebebasan berpendapat.

“Itu melanggar prinsip-prinsip HAM. Apalagi dalam sistem politik kita partai hanya merupakan syarat administrasi saja dalam pencalonan capres sebagaimana yang diatur undang-undang,” pungkasnya.

Andi menambahkan, pemecatan kader Golkar telah mencoreng citra Golkar sebagai partai yang paling demokratis dan matang dalam urusan perbedaan pandangan politik. Andi menuding ada pihak yang memengaruhi Aburizal dalam mengambil keputusan tersebut.

Andi berharap, demokratisasi dalam perbedaan pandangan politik hendaknya dapat diterapkan di seluruh partai politik. Seharusnya, imbuh Andi, partai politik memberikan teladan bagi masyarakat untuk menghargai segala bentuk perbedaan pandangan.

Sebelumnya, Partai Golkar secara resmi memecat tiga kadernya karena mendukung pasangan Jokowi-JK. Ketiganya adalah anggota fraksi Partai Golkar DPR RI, yakni Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah.

Partai Golkar dalam pilpres kali ini memutuskan untuk berkoalisi dengan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Adapun Andi merupakan Ketua Departemen Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com