Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Polri, Lembaga Paling Hebat di Indonesia

Kompas.com - 24/06/2014, 17:37 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menilai kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini terlampau besar. Alasannya, satu-satunya lembaga yang dapat mengontrol Polri adalah lembaga kepresidenan.

Hal itu disampaikannya ketika menerima sekelompok ibu dari Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS), Selasa (24/6/2014) di Balaikota Jakarta. Mereka menyampaikan keluhan mengenai investasi bodong yang dilakukan GTIS.

Para ibu yang berjumlah 10 orang itu mengadu kepada Ahok bahwa penyelidikan kasus investasi bodong GTIS yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tak menunjukkan perkembangan.

"Saya tidak bisa bantu ibu kalau urusannya sama polisi. Saya tidak bisa mengatur polisi karena polisi itu paling hebat di Indonesia, sebab dia hanya di bawah presiden," jelas Ahok.

Salah seorang ibu yang tampak membawa anak langsung menyampaikan bahwa selain di Bareskrim, mereka juga telah mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan kasus yang sama. Terkait hal ini, Ahok menegaskan bahwa kedudukan Kapolda Metro Jaya tidak berada di bawah Gubernur DKI Jakarta.

Ahok juga menjelaskan bahwa superioritas Polri terlihat di jalan raya karena Polri adalah satu-satunya lembaga yang dapat melakukan tindak pelanggaran terhadap pelanggar lalu lintas. "Ibu tahu enggak, itu lalu lintas saya mau suruh tangkapin motor, polisi enggak nangkap. Saya pun enggak bisa ngapa-ngapain polisi. Dishub kami haknya diambil sama polisi. UU mengatur yang berhak menilang itu cuma polisi," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com