Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fuad Bawazier: Wiranto dan JK Juga Pernah Dicopot dari Posisi Menteri oleh Gus Dur

Kompas.com - 24/06/2014, 07:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fuad Bawazier, mengaku pernah mendapat cerita langsung dari Presiden keempat RI Abdurrachman Wahid soal pemecatan Jusuf Kalla dan Wiranto.

"Pak Wiranto dan Pak Jusuf Kalla itu juga pernah dicopot Gus Dur sebagai menteri," kata Fuad di Rumah Polonia, Senin (23/6/2014). Dia menceritakan hal ini setelah banyak pihak berupaya melakukan kampanye hitam terhadap Prabowo dengan mengangkat surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira terkait pemberhentian Prabowo dari kemiliteran.

Menurut Fuad berdasarkan, penuturan Gus Dur, panggilan Abdurrachman, pemberhentian Kalla dari posisi menteri pada saat itu berlatar belakang dugaan kasus korupsi. Adapun pemberhentian Wiranto dilakukan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

"Ya tetapi kan kemudian tidak ada putusan pengadilan (soal Wiranto). Saya tanya, Pak Jusuf Kalla kenapa Gus itu dicopot? Korupsi. Dicopot juga. Tapi kan masih dugaannya Gus Dur, tapi paling enggak dicopotnya sudah," tutur Fuad.

Fuad menambahkan pula bahwa beberapa waktu yang lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga sempat menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Wiranto. "Surat perintah penangkapan PBB, jangan main-main itu. Untung terselamatkan. Begitu. Jadi janganlah bicara dugaan-dugaan," kata dia.

Baik Wiranto maupun Kalla tercatat pernah masuk Kabinet Persatuan Nasional dalam masa pemerintahan Gus Dur sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Berdasarkan laman Sekrertariat Kabinet, Wiranto pernah menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, sementara Kalla menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Sebelumnya, Wiranto yang pernah menjadi Panglima ABRI menyatakan bahwa Prabowo terlibat dengan beragam peristiwa kekerasan dan penculikan pada 1998. Dia sampai menggelar konferensi pers khusus untuk menyampaikan hal ini.

Adapun Fuad pernah bernaung dalam satu partai dengan Wiranto di Hanura, sampai dia memutuskan mengundurkan diri karena menolak mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung partainya itu. Dia juga pernah menjadi menteri dalam kabinet terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com