Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi Masukkan Dukungan bagi Palestina sebagai Prioritas

Kompas.com - 24/06/2014, 01:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis

PONTIANAK, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia wajib memberi dukungan bagi kemerdekaan Palestina sesuai amanat UUD 45. Karenanya, dia membantah sengaja menggulirkan dukungan tersebut semata demi Pemilu Presiden 2014.

"Kita dukung penuh kemerdekaan Palestina dan mendukung penuh Palestina jadi anggota PBB. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Pembukaan UUD kita jelas, kemerdekaan itu hak segala bangsa," kata Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/6/2014).

Jokowi menegaskan, dukungan kepada Palestina, yang disampaikannya dalam debat capres, memiliki tujuan murni untuk penyampaian gagasan. Ia meminta agar gagasannya itu tak ditarik menjadi sebuah polemik.

Lebih jauh, Jokowi juga mengaku memiliki hubungan baik dengan Palestina melalui duta besarnya di Indonesia, Fariz N Mehdawi. Bahkan, dia mengatakan, Fariz sempat menjadi penghubung untuk mengirim tim sepak bola Palestina berlatih di Solo beberapa tahun lalu. "Jadi kami ngerti betul, artinya jangan ragu berikan dukungan karena sudah ada di konstitusi."

Diberitakan sebelumnya, dalam acara debat ketiga antarkandidat peserta Pemilu Presiden 2014, Jokowi menyatakan bahwa ia dan pasangannya, Jusuf Kalla, berkomitmen penuh mendukung kemerdekaan Palestina dan mendukung negara itu menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam debat tersebut, Jokowi menyebutkan punya empat prioritas untuk bidang politik luar negeri bila mendapat mandat memimpin Indonesia bersama Kalla. Empat prioritas itu adalah perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, perlindungan sumber daya maritim, produktivitas dan daya saing, serta keamanan regional kawasan dan menjaga ketertiban dunia.

Dukungan untuk memerdekakan Palestina masuk dalam program menjaga ketertiban dunia. Untuk mewujudkan keempat prioritas itu, Jokowi menyatakan akan menerapkan tiga strategi melalui hubungan antara pemerintah, hubungan para pelaku bisnis di antara dua negara, dan hubungan masyarakat di antara negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan Amicus Curiae, Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com