Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Capres Kok Enggak Paham Letak Geografis"

Kompas.com - 23/06/2014, 02:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Timses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Ahmad Yani, mengkritisi pemahaman calon presiden Joko Widodo terkait batas letak geografis Indonesia. Dia berpendapat Jokowi kurang memahami persoalan di wilayah perbatasan yang rawan menjadi persoalan Indonesia dengan negara lain.

"Ya itu tadi, mana ada seorang capres peta bumi saja tidak tahu," kata Yani usai menghadiri debat ketiga antarkandidat peserta Pemilu Presiden 2014, di Jakarta, Minggu (22/6/2014). Dia mengaku tak habis pikir dengan pernyataan Jokowi soal konflik Laut China Selatan.

"Mana ada capres yang tata letak geografis saja tidak tahu (dan bilang) saya tidak mau ikut campur ah. (Ibaratnya) negara kita mau dicaplok, saya tidak mau ikut campur," kecam Yani.

Untuk mengetahui sejauh mana konflik di Laut China Selatan dapat berdampak terhadap Indonesia, Yani berencana meminta Komisi I DPR untuk memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk memaparkan kondisi perbatasan Indonesia dengan Laut China Selatan.

"Biarkan kawan-kawan Komisi I panggil Panglima TNI untuk menjelaskan bagaimana daya tahan kita kalau ada musuh di Laut Tiongkok itu," ujar Yani, sembari menyebut Laut China Selatan dengan Laut Tiongkok Selatan seperti yang dipakai Jokowi.

Dalam jawabannya atas pertanyaan yang dilontarkan Prabowo, Jokowi menyatakan tidak ingin ikut campur menangani konflik Laut China Selatan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi ingin Indonesia tidak terseret dalam pusaran masalah internasional bila tak bisa memberikan solusi yang jelas.

Jokowi pun menyatakan Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antarnegara-negara di ASEAN di Laut China Selatan. Karenanya, kata Jokowi, bila tak punya solusi yang jelas maupun diplomasi yang bermanfaat maka sebaiknya Indonesia tidak masuk terlalu dalam pada permasalahan tersebut.

"Ini urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?" jawab Jokowi soal konflik di perairan tersebut.

Prabowo sempat memperdalam pertanyaannya dengan memberikan informasi tambahan bahwa wilayah Indonesia turut diklaim oleh negara lain dalam konflik itu. Namun, Jokowi kembali menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu ikut campur terlalu dalam pada masalah itu. "Setahu saya, dalam konflik Tiongkok itu, kita sama sekali tidak punya konflik," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com