Jokowi Ingin TKI Mendapat Jaminan Perlindungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo mengatakan, tenaga kerja Indonesia harus mendapat pengawasan langsung dari Kedutaan Besar Indonesia di negara lain. Hal ini penting agar keselamatan TKI tetap terjamin di negara lain.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi saat menjawab pertanyaan moderator Hikmahanto Juwana tentang masalah buruh migran Indonesia di negara lain. Jokowi mengatakan, masalah utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah soal seleksi dan pelatihan buruh migran. Dua hal ini, kata Jokowi, harus dipastikan telah dilakukan dengan baik sebelum TKI dikirim ke luar negeri.

"Kalau sudah dikirim, data di Kedubes (Indonesia) itu harus dikelola dengan baik. Harus dikontrol, harus diawasi setiap bulannya, harus dicek apakah mereka disiksa atau dianiaya, terutama di negara yang TKI-nya banyak," kata Jokowi dalam debat capres putaran ketiga dengan tema "Politik Internasional dan Pertahanan Nasional" di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Minggu (22/6/2014) malam.

Selain itu, Jokowi berpendapat bahwa pengiriman TKI hanya dilakukan pada negara-negara yang memiliki undang-undang yang jelas tentang tenaga kerja dari Indonesia. Jika negara tujuan TKI tidak memiliki undang-undang tersebut, Jokowi menegaskan bahwa sebaiknya diberlakukan moratorium pengiriman TKI ke negara tersebut.