Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Ponpes: "Obor Rakyat" Licik, Kasar, Tak Mendidik

Kompas.com - 20/06/2014, 15:10 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Al Mizan di Majalengka, Jawa Barat, Maman Imanulhaq, menilai tabloid Obor Rakyat bukanlah karya jurnalistik yang beretika. Menurut Maman, isi pemberitaan tabloid tersebut merupakan propaganda untuk menjatuhkan capres Joko Widodo (Jokowi) dan menjurus ke arah fitnah.

"Obor Rakyat itu karya jurnalistik setan. Kalau jurnalistik beretika dan beradab tentu dia tulis berimbang, dua calon sekaligus," ujar Maman di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Maman mengatakan, penyebaran tabloid Obor Rakyat dapat berpotensi memecah belah kerukunan antarumat beragama. Menurut dia, menyebarkan kebencian dengan mengangkat isu SARA berisiko besar memprovokasi konflik horizontal di masyarakat.

"Ini perbuatan yang licik, kasar, dan tidak mendidik. Untuk apa rakyat kecil dan pesantren dibodohi dengan tabloid ini?" ujarnya.

Semestinya, kata Maman, pemberitaan yang baik harus memperlihatkan sisi kedua capres-cawapres secara berimbang. Rakyat mesti dibiarkan memilih calon yang dirasanya baik untuk memimpin Indonesia ke depan.

"Tidak perlu diprovokasi, dihasut. Yang saya khawatirkan ada beberapa penceramah yang memakai ini sebagai sumber tanpa melakukan tabayyun," ucap Maman.

Maman mengaku menerima kiriman 10 tabloid Obor Rakyat edisi 2 pada 17 Juni 2014 yang dialamatkan ke pondok pesantrennya. Paket tersebut tanpa nama ataupun alamat pengirim.

Tabloid Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa. Isi tabloid yang sarat unsur SARA tersebut menghujat Jokowi tanpa menyebut narasumber ataupun penulis berita.

Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono dan redakturnya, Darmawan, telah mengaku sebagai orang di balik terbitnya tabloid tersebut. Kepolisian tengah mengusut kasus itu atas dasar aduan dari tim kuasa hukum kubu Jokowi-Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com