Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Kebocoran Rp 1.000 Trilliun Sama dengan Korupsi 4 Tahun Gaji PNS

Kompas.com - 19/06/2014, 15:52 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, menilai pernyataan Prabowo Subianto berlebihan terkait kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun. Menurut Anies, jumlah itu sama dengan empat kali gaji tahunan pegawai negeri sipil, TNI, polisi, dan para pejabat negara.

"Belanja gaji pegawai negeri Indonesia mulai dari PNS, ABRI, Polri dan pejabat negara tahun 2014 tercakup di angka Rp 275,8 trilliun per tahun. Kalau ada pernyataan kebocoran Rp. 1.000 triliun, artinya hampir empat kali gaji tahunan mereka. Orang yang paham anggaran pasti heran mendengar angka ini," kata Anies dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Kamis (19/6/2014).

Anies mengatakan, angka tersebut sangat fantastis serta sangat menarik perhatian publik dan masyarakat umum. Menyebut kebocoran seperti itu, kata Anies, dapat menyinggung perasaan pegawai negeri yang baik, jujur, dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Orang-orang baik di pemerintahan itu masih amat banyak. Betul kita masih bertarung memberantas korupsi, tetapi tidak semua orang Indonesia. Tidak semua pegawai negeri Indonesia itu koruptor," kata penggagas Indonesia Mengajar tersebut.

Masalah kebocoran anggaran selalu disampaikan Prabowo dalam orasinya saat berkampanye. Prabowo berulang kali menyebut hal itu dalam debat calon presiden sesi kedua yang disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Dalam debat capres babak kedua pada Minggu (15/6/2014), Prabowo mengutip perkataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengenai kebocoran anggaran negara hingga Rp 7.200 triliun (baca: Ini Omongan Abraham Samad soal Kebocoran Rp 7.200 Triliun). Jumlah tersebut lebih besar daripada angka yang dipegang oleh tim sukses Prabowo-Hatta, yakni sebesar Rp 1.000 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menilai bahwa kebocoran anggaran yang disampaikan Prabowo berlebihan karena APBN Indonesia saja hanya berkisar Rp 1.500 triliun. Menurut Chairul, Presiden Yudhoyono mempertanyakan data Prabowo soal kebocoran anggaran tersebut (baca: Menko Perekonomian Anggap Data Kebocoran Anggaran Prabowo Terlalu Berlebihan).

Secara terpisah, calon wakil persiden pasangan Prabowo, Hatta Rajasa, meluruskan pernyataan Prabowo itu. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan, apa yang dimaksud Prabowo adalah potensi kekayaan negara yang tidak dimanfaatkan, bukan kebocoran anggaran. Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Romahurmuziy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com