Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Lucu kalau Jaksa Agung 'Nurut' Orang di Luar Pemerintahan"

Kompas.com - 19/06/2014, 13:13 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Golkar yang juga juru bicara calon wakil presiden Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah, menilai Ketua Progress 1998 Faizal Assegaf telah melakukan pencemaran nama baik terkait pengakuan pernah mendengar rekaman sadapan pembicaraan antara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Jaksa Agung Basrief Arief.

"Lucu kalau Jaksa Agung nurut sama orang di luar pemerintahan. Pencemaran nama baik itu, tak hanya untuk Jokowi sebagai pihak yang disebut dalam transkrip itu, tetapi juga untuk bu Mega dan Jaksa Agung sendiri," ungkap Poempida di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Menurut Poempida, dari awal tak pernah ada panggilan apa pun dari Kejaksaan Agung terhadap Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta. Surat yang berisi seolah adanya permintaan penangguhan pemanggilan dari Jokowi kepada Basrief juga sudah dipastikan palsu.

Selain itu, kata Poempida, Megawati tak punya kewenangan secara konstitusional untuk berbicara soal kasus itu, meski Megawati pernah menjadi presiden. Ia menganggap penyebaran transkrip oleh Faizal merupakan kampanye hitam untuk menjatuhkan pasangan Jokowi-JK.

"Belum ada kekuasaan saja permainannya sudah begini. Siapa pun yang melakukannya perlu dilaporkan ke Bawaslu dan penegak hukum karena ini pencemaran nama baik yang dahsyat," kata Poempida.

Sebelumnya, Faizal mengaku mendengar rekaman sadapan percakapan yang berisi permintaan Megawati kepada Basrief agar tidak menyeret calon presiden Jokowi ke dalam kasus dugaan korupsi bus transjakarta.

Namun, Faizal tak bisa membuktikan soal rekaman suara. Kepada wartawan, ia hanya membagi-bagikan selebaran yang isinya diklaim sebagai transkrip rekaman.

Bambang dan Basrief sudah membantah tuduhan Faizal itu. KPK dan Kejaksaan tengah mempertimbangkan langkah untuk menempuh jalur hukum (baca: KPK Pertimbangkan Laporkan Ketua Progress 98 ke Polisi).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com