PDI-P: Transkrip Mega-Jaksa Agung Rekayasa Politik Tanpa Nalar, Fitnah!

"Transkrip itu rekayasa politik tanpa nalar," kata Hasto, Kamis (19/6/2014) pagi.

Hasto mengatakan sudah membaca transkrip percakapan tersebut. Akan tetapi, kata dia, ada yang janggal dalam transkrip tersebut, yaitu banyak muncul kata-kata yang tak biasa digunakan Megawati.

Ia pun menyebut, manuver yang dilakukan Faizal merupakan isu murahan, lebih rendah dibanding isu surat palsu saat calon presiden Joko Widodo dituding meminta Jaksa Agung menunda proses penyidikan kasus bus transjakarta hingga Pemilu Presiden 2014 usai. Penyebar surat palsu telah dilaporkan ke Mabes Polri.

“Itu transkrip karangan yang tidak bermutu. Lebih rendah kelasnya daripada surat palsu," ujarnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 itu berharap, publik tak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Apalagi, kata dia, kredibilitas Faizal diragukan dan tak melengkapi transkrip yang disebarnya dengan rekaman pembicaraan asli.

“Publik harus mencatat kredibilitas Faizal Assegaf ini. Mudah ditebak bahwa serangan transkrip buatan itu bagian dari proyek menjatuhkan citra Jokowi,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Progress 98 Faizal Assegaf mengaku mendengar rekaman sadapan percakapan yang berisi permintaan Megawati kepada Jaksa Agung Basrief Arief agar tidak menyeret nama Joko Widodo ke dalam kasus dugaan korupsi bus transjakarta. Faizal mengaku, rekaman itu diperdengarkan oleh utusan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ketika mendatangi Gedung KPK pada 6 Juni 2014.

Saat dikonfirmasi, Bambang Widjojanto membantah pernyataan Faizal. Ia memastikan tidak akan ada rekaman penyadapan yang keluar dan beredar di eksternal KPK.

Secara terpisah, Jusuf Kalla juga tak percaya bahwa Megawati melakukan pembicaraan khusus terkait kasus pengadaan bus transjakarta dengan Jaksa Agung. Kalla menyatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum karena merasa dirugikan dengan fitnah tersebut.