Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setyardi Jabat Asisten Staf Khusus Presiden, Istana Belum Akan Ambil Tindakan

Kompas.com - 16/06/2014, 16:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyatakan, pihaknya belum akan mengambil tindakan apa pun terhadap Setyardi, Asisten Staf Khusus Kepresidenan Velix Wanggai yang menerbitkan tabloid Obor Rakyat. Pasalnya, pihak Sekretariat Kabinet masih menunggu laporan dari atasan Setyardi.

Kendati demikian, apabila sudah ada proses hukum terhadap Setyardi, bukan tidak mungkin Pemimpin Redaksi Obor Rakyat itu akan dijatuhi sanksi administratif. Dipo menjelaskan, Setyardi yang merupakan mantan wartawan tabloid Paron dan majalah Tempo (1998-2007) diangkat menjadi Asisten Staf Khusus Presiden sejak 25 Februari 2010.

Sebagai Asisten Staf Khusus Presiden, ujarnya, Setyardi tidak diangkat oleh presiden, tetapi diangkat oleh Seskab atas usulan dari Staf Khusus Presiden. Oleh karena itu, Dipo mengaku sedang menunggu laporan dari Velix Wanggai selaku atasan Setyardi.

Meski memiliki hubungan dengan pihak Istana, Dipo menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Setyardi merupakan inisiatif pribadi yang tidak terkait dengan penugasannya selaku Asisten Staf Khusus Presiden. Karena itu, Dipo menjamin tidak ada keterlibatan Istana dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat.

"Yang jelas ia tidak pernah diperintah oleh Seskab, apalagi oleh Presiden terkait dengan tindakan-tindakan politiknya. Jadi, silakan saja kalau merasa dirugikan, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku," tutur Dipo seperti yang dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Dipo mendukung upaya hukum yang dilakukan pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap tindakan Setyardi. Upaya hukum bisa dilakukan melalui aparat kepolisian, kejaksaan, ataupun melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika dalam proses hukum itu Setyardi terbukti melakukan pelanggaran, menurut Dipo, dia baru bisa melakukan tindakan administratif.

Namun, tanpa ada proses hukum, Dipo mengaku tidak bisa melakukan tindakan administratif kepada Setyardi. Tabloid Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (baca: Ini Alasan Setyardi Sebarkan "Obor Rakyat" ke Pesantren).

Tabloid ini berisi kampanye hitam terhadap Jokowi-JK, tanpa menyebut narasumber dan penulis berita. Edisi kedua tabloid itu mengangkat topik "1001 Topeng Pencitraan". Di dalamnya masih berisi hujatan terhadap Jokowi. Pada edisi pertama, tabloid Obor Rakyat mengangkat judul besar "Capres Boneka".

Namun, tidak ada satu pun pemberitaan tentang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam tabloid tersebut (baca: Pemred "Obor Rakyat": Prabowo Belum Ada Bahan untuk Dikomentari).

Menurut Setyardi, tabloid ini disebarkan sebanyak 100.000 eksemplar setiap edisi. Biaya percetakan hingga pendistribusian disebut sebagian besar berasal dari kantong pribadi, dan hanya sebagian kecil dari sumbangan pihak ketiga.

Setyardi adalah staf dari Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah Velix Wanggai. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat terganggu dengan pemberitaan soal tabloid Obor Rakyat. Ia memastikan, akan ada investigasi dan tindakan dari Sekretariat Kabinet yang mengoordinasi perangkat di bawah staf khusus (baca: SBY Terganggu, Staf Istana Terlibat "Obor Rakyat").

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com