Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Mantan Menhut Mengaku Hanya "Ngobrol-ngobrol"

Kompas.com - 16/06/2014, 11:27 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Kehutanan, Muhammad Prakosa, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat, Senin (16/6/2014). Kasus ini menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, pihaknya memeriksa Prakosa sebagai saksi bagi tersangka lainnya, yakni perwakilan PT Bukti Jonggol Asri Yohan Yap.

Saat memasuki Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pagi tadi, Prakosa tidak mengaku diperiksa. Dia mengatakan bahwa kedatangannya di Gedung KPK hanya untuk ngobrol-ngobrol. "Hanya ngobrol-ngobrol," ucapnya.

Selebihnya, menteri yang pernah menjabat pada era Presiden Megawati Soekarnoputri ini enggan berkomentar kepada wartawan. Mantan Ketua Badan Kehormatan DPR ini pun langsung masuk ke lobi Gedung KPK.

Belum diketahui detail keterkaitan Prakosa dengan kasus dugaan suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor tersebut. Priharsa mengatakan, Prakosa diperiksa karena keterangannya diperlukan untuk melengkapi berkas Yohan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan indikasi adanya keterlibatan pihak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam kasus ini. Busyro mengatakan bahwa alih fungsi hutan lindung yang dipermasalahkan KPK saat ini merupakan otoritas Kemenhut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, suap yang diterima Yasin dan anak buahnya, M Zairin, diduga terkait proses konversi hutan lindung menjadi lahan untuk perumahan milik pengembang PT Bukit Jonggol Asri.

Untuk memuluskan konversi hutan itu, Yohan dari PT Bukit Jonggol Asri diduga menyuap Yasin Rp 4,5 miliar untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk alih fungsi hutan menjadi lahan perumahan komersial.

Luas kawasan hutan yang diduga digadaikan dalam kasus ini mencapai 2.754 hektar. Adapun 88 persen saham PT Bukit Jonggol Asri diambil alih oleh PT Sentul City pada Januari 2010 guna percepatan proyek kota baru mandiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com