Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Lingkungan Hidup Belum Jadi Prioritas Capres?

Kompas.com - 14/06/2014, 12:53 WIB
Ingki Rinaldi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhatian serta program dua pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung dalam pemilu presiden pada 9 Juli 2014, dinilai belum menempatkan beragam isu lingkungan hidup sebagai prioritas.

Padahal, kondisi lingkungan hidup merupakan prasyarat mendasar untuk melakukan pembangunan di seluruh bidang, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting berpendapat hal itu tercermin dari beberapa rencana yang diajukan kedua pasangan calon yang tak menjawab persoalan.

“Seperti tentang menginginkan kedaulatan energi, tetapi pada sisi lain tetap meneruskan konsumsi energi fosil,” ujar Longgena, dalam diskusi yang digelar Greenpeace di Jakarta, Kamis (12/6/2014) malam.

Meski demikian, Longgena mengakui intensitas perhatian kedua pasangan calon pada Pemilu Presiden 2014 lebih besar dibandingkan pada Pemilu Presiden 2009. Namun, uja dia, dengan tingkat dan laju kerusakan lingkungan yang lebih besar maka tingkat perhatian tersebut juga tak lagi mencukupi.

“Kerusakan iklim, hutan, sumber air, lautan, dan sebagainya yang kesemuanya penting bagi kehidupan,” papar Longgena. Dia memberikan contoh laju kerusakan hutan saat ini adalah 70 hektare per jam.

Menurut Longgena, saat ini pembicaraan relatif hanya berfokus pada isu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Padahal, ujar dia, tanpa kualitas lingkungan ideal maka pembangunan dan tingkat ekonomi yang baik juga muskil dicapai.

Ancaman krisis energi

Pada kesempatan ini, Longgena mengingatkan pula dua isu penting yang semestinya menjadi perhatian khusus dua pasang kandidat peserta Pemilu Presiden 2014. Isu pertama terkait ancaman krisis energi yang diperkirakan mendera Indonesia pada 2013.

Adapun isu kedua adalah moratorium pembukaan hutan yang akan segera berakhir. “Ini moratorium sudah mau berakhir, tetapi belum ada kejelasan tentang bagaimana selanjutnya,” sebut Longgena.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Marsanto, yang mewakili kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla mengatakan pihaknya akan menegakkan kepastian hukum terkait isu kerusakan lingkungan tersebut.

Marsanto menambahkan, pihaknya juga akan membatasi kepemilikan asing dalam isu lahan perkebunan kelapa sawit. Sementara terkait penggunaan energi, dia menegaskan komitmen pihaknya pada pemanfatan sumber-sumber geotermal alias panas bumi di Indonesia.

“Ada potensi energi geotermal mencapai 28 ribu mega Watt,” kata Marsanto sembari menambahkan baru beberapa titik panas bumi di antaranya saja yang saat ini dimanfaatkan. “Tentu kami serius,” kata Marsanto saat didesak komitmen kubunya untuk mengembangkan panas bumi sebagai sumber energi listrik itu.

Adapun dalam diskusi publik tersebut, perwakilan kubu pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa tidak hadir. “Sudah kita undang sebelumnya,” kata Longgena.

Adapun dalam diskusi publik tersebut, Greenpeace juga menantang pasangan capres dan cawapres untuk memiliki komitmen 100 persen terhadap nol deforestasi, nol pembuangan bahan kimia berbahaya, revolusi energi bersih dan terbarukan, serta laut sehat dan terlindungi.

Seruan itu diusung dalam kampanye 100% Indonesia yang tercantum dalam laman 100persenindonesia.org. Gerakan ini menyeru capres dan presiden terpilih untuk menerapkan langkah nyata memulihkan lingkungan dan sumber daya alam dari eksploitasi yang merusak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com