"TNI Berpolitik Penuh Risiko"

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Program Imparsial Al Araf menilai, Tentara Nasional Indonesia masih dapat menjaga sikap netralnya pada politik praktis. Menurut dia, terlalu berisiko bagi TNI untuk mengambil bagian dalam proses politik.

"Selain tidak boleh berpolitik, tidak ada untungnya juga TNI berpolitik. Kalau jagoannya kalah, ketahuan, posisi mereka bisa digeser," ujar Araf dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Kendati demikian, Araf menyebut tidak menutup kemungkinan adanya TNI "nakal" yang mencoba mendobrak aturan. Menurut dia, netralitas TNI dapat terusik jika presiden sebagai panglima tertinggi TNI menunjukkan preferensinya pada satu pasangan tertentu dan memengaruhi sikap politik TNI.

Araf menambahkan, politik uang dan janji-janji jabatan juga kemungkinan dapat menggoyahkan aparat pertahanan di daerah. Oleh karena itu, Araf mengimbau masyarakat untuk mengontrol tindak-tanduk TNI maupun aparat pertahanan daerah agar tidak terjadi lagi seperti kasus babinsa kemarin.

"Yang penting masyarakat kontrol dan netralitas TNI dijaga. Godaan di luar TNI itu yang bahaya," kata Araf.