Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eksistensi Babinsa di Indonesia Tergantung Siapa Presiden Mendatang

Kompas.com - 12/06/2014, 19:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Fadjroel Rachman mengatakan, politisasi yang dilakukan bintara pembina desa (Babinsa) dengan mengarahkan pilihan warga memilih capres tertentu seperti berkaca dengan rezim orde baru yang dipimpin oleh Presiden RI kedua Soeharto. Menurutnya, gerakan organisasi yang tersembunyi ini dapat bangkit tergantung pada siapa pemimpin bangsanya kelak.

"Karena masalah tidak selesai dengan tuntas, karakter itu muncul lagi, tergantung siapa presidennya," kata Fadjroel dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Fadjroel menyebutkan beberapa masalah yang diwarisi orde baru seperti penyalahgunaan fungsi Babinsa dan bisnis TNI masih belum selesai hingga kini. Fungsi Babinsa, menurutnya adalah menjalankan fungsi pertahanan, bukan keamanan.

"Kita mengatakan ini penyakit militarisme. Babinsa sudah disfungsional, dijadikan alat keamanan padahal fungsinya ketahanan," ujarnya.

Fadjroel mengimbau pemerintahan selanjutnya untuk merekonstruksi lembaga teritorial dan mengembalikan sesuai fungsinya. Menurutnya, TNI yang kini berada di bawah kekuasaan Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI seharusnya berada di bawah Kementerian Pertahanan dan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Tidak hanya membubarkan Babinsa di tingkat desa, menurut Fadjroel, badan ketahanan seperti Komando Rakyat Militer (Koramil) di tingkat kecamatan, Komando Distrik Militer (Kodim) di tingkat kabupaten, dan Komando Daerah Militer (Kodam) di tingkat provinsi juga harus dihapuskan.

"Lembaga teritorial seperti Kodim, Koramil, Babinsa, mesti ditiadakan karena fungsi keamanan sudah diambil alih Polisi," kata Fadjroel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com